Menuju konten utama

Bima Arya Enggan PSBB Total, Anies: Kami Tak Bisa Memaksa

"Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat [Pemda] lain," kata Anies.

Bima Arya Enggan PSBB Total, Anies: Kami Tak Bisa Memaksa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo Meninjau pelaksaan PSBB transisi di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Antara/HO-Pemprov DKI jakarta/aa (Humas Pemprov DKI Jakarta)

tirto.id - Gubernur Jakarta Anies Baswedan merespons sikap Wali Kota Bogor, Bima Arya karena tak ikut menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.

Sebab menurut Bima Arya, PSBB total yang dijelaskan oleh Anies dalam pertemuannya bersama beberapa kepala daerah penyangga ibu kota lainnya belum memiliki konsep yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Anies menyatakan tak ada kewenangan Pemprov DKI untuk memaksakan kepala daerah di wilayah penyangga untuk mengikutinya.

"Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada [pemda] lain," kata dia di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2020).

Bahkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengaku tak pernah meminta Bima Arya untuk mengikuti Pemprov DKI melakukan PSBB total.

"Kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap daerah," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (10/9/2020) pukul 14.00 WIB mengundang sejumlah kepala daerah di wilayah penyangga ibu kota untuk menyinkronkan PSBB total yang akan diberlakukan kembali pada 14 September atau Senin pekan depan. Terdapat sejumlah kepala daerah dari Jawa Barat dan Banten. Tapi Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) Jawa Barat memilih skala mikro dan komunitas untuk PSBB.

Baca juga artikel terkait PSBB atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Hard news
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali