Bila Tak Mau Rugi, Pertamina Bisa Segera Naikkan Harga BBM Pertamax

Menurut Hery sudah tidak bisa lagi pemerintah & Pertamina tak menaikkan harga Pertamax seiring terus naiknya harga minyak dunia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Terbit 29 Mar 2022 09:33 WIB,

Diperbarui 30 Mar 2022 01:27 WIB

Waktu baca ±2 menit

Ilustrasi Pertamina. foto/Istockphoto

tirto.id - Pengamat BUMN, Hery Gunawan menilai sudah waktunya Pertamina menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax atau RON 92. Saat ini, harga Pertamax masih dijual pada kisaran Rp9.000 per liter, sementara harga keekonomian diperkirakan bisa tembus Rp16.000.

"Sudah sepatutnya harga Pertamax naik. Kalau tidak, Pertamina bobol dan nanti efek negatifnya ke anggaran pemerintah," jelas Hery saat dihubungi Tirto, Selasa (29/3/2022).

Menurut Hery sudah tidak bisa lagi pemerintah melawan kondisi harga pasar internasional. Apalagi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sudah tembus mencapai 114,55 dolar AS per barel, pada 24 Maret 2022.

"Itu kan enggak bisa dikontrol oleh korporasi seperti Pertamina. Jadi sudah sepatutnya Pertamina naikin harga sebagai penyesuaian terhadap harga internasional. Kalau tidak, ya bobol [keuangannya]," jelasnya.

Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menambahkan, harga Pertamax dijual saat ini memang jauh di bawah harga keekonomian. Sehingga mesti dilakukan penyesuaian harga Pertamax.

Namun, Mamit meminta pemerintah dan Pertamina untuk memperhitungan faktor psikologis dan juga daya beli masyarakat untuk kenaikan harga Pertamax.

"Saya sih masih yakin harga Pertamina akan lebih murah dibandingkan SPBU swasta," kata Mamit dihubungi terpisah.

Komisi VI DPR RI sebelumnya mendukung PT Pertamina (Persero) untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Dukungan itu, disampaikan pada saat kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama direksi Pertamina, Senin (28/3/2022).

Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima mengatakan, dukungan diberikan DPR tentu saja bertujuan untuk menyelamatkan beban keuangan Perseroan. Sebab dengan adanya kenaikan, otomatis beban keuangan Pertamina berkurang.

"Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan poin kesimpulan.