Beda Versi Luhut & Budi Karya dalam Penghentian Proyek Kereta Cepat

Oleh: Damianus Andreas - 22 November 2018
Dibaca Normal 1 menit
Luhut dan Budi Karya punya alasan berlainan dalam soal penghentian sementara proyek kereta cepat.
tirto.id - Kementerian Perhubungan memerintahkan proyek konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) Cawang-Bekasi Timur di KM 11-17 berhenti sementara waktu. Alasannya untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di tol Jakarta-Cikampek.

Penghentian ini rencananya berlangsung hingga Lebaran tahun depan atau sekitar Mei-Juni 2019. Dengan demikian, diharapkan ruas tol Jakarta-Cikampek dalam beberapa bulan ini bisa berfungsi lagi sebagai jalan yang bebas hambatan.

"Saya minta kepada para pemangku kepentingan yang melakukan konstruksi di situ agar tidak menyebabkan kemacetan. Sebagai contoh, proyek kereta cepat jangan dikerjakan dulu. [Proyek] LRT juga saya minta ditunda dulu beberapa bulan ke depan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Grand Dhika City, Bekasi, Selasa lalu (20/11/2018).

Kendati proyek kereta cepat dan LRT dihentikan sementara waktu, tapi pengerjaan proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) tidak ikut disetop. Budi Karya mengaku masih akan mengevaluasi proyek ini mengingat targetnya yang harus selesai pada April 2019.

Budi Karya mengklaim Kemenhub segera mengadakan rapat dengan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani. Dari pertemuan itu diharapkan bisa menghasilkan strategi supaya pembangunan jalan tol layang tidak menambah beban lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek.

"Yang sekarang dilakukan apakah [proyek] harus dikerjakan sekarang atau ada rekayasa konstruksi yang lebih bisa memecahkan permasalahan lalu lintas," kata Budi Karya.



Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan menegaskan penghentian sementara proyek kereta cepat dan LRT hanya dilakukan pada area tertentu.

Menurut Hengki, penghentian proyek pada KM 11-17 dilakukan karena titik tersebut dilaporkan sering mengalami kemacetan parah. Hengki mengungkapkan pertimbangan itu mengacu pada laporan Jasa Marga dan Korlantas Polri.

"Pada dasarnya kami minta kepada pelaksana tiga proyek ini untuk secara bergantian melakukan pengerjaan proyek di area-area yang tingkat kemacetannya tinggi, dengan melakukan manajemen waktu dan lokasi. Jadi pengerjaan tiga proyek itu tidak dilakukan secara bersama-sama,” kata Hengki melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).

Selain menekan jumlah proyek, kata Hengki, sejumlah langkah juga telah dipersiapkan untuk mengurai kepadatan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Di antaranya pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Tambun, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV, dan V yang melintas, serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap hari kerja pada pukul 06.00-09.00 WIB.


Infografik CI pembangunan Proyek Kereta cepat dan LRT ditunda


Terkait masalah ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak melihat ada masalah dari penundaan konstruksi dua proyek itu. Meski bakal ada pengerjaan pada titik tertentu yang berhenti beberapa bulan, Luhut memastikan kedua proyek masih berjalan sesuai dengan rencana.

Namun alasan yang disampaikan Luhut berbeda dengan Budi Karya. Jika Budi menyoroti faktor kemacetan, Luhut menyebut penundaan bisa saja terjadi karena isu lain, salah satunya terkait pembebasan lahan konstruksi.

Menurut Luhut, masalah pembebasan lahan kemungkinan terjadi karena tumpang tindih antara kawasan yang digunakan untuk pembangunan kereta cepat dengan LRT. Ia juga membantah penundaan terjadi masalah pendanaan dari Cina, sebagai imbas dari perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat.

"Tapi kalau terkait pendanaan, sama sekali enggak ada masalah. Enggak ada isu seperti itu," kata Luhut saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu malam.

Baca juga artikel terkait PROYEK KERETA CEPAT atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz