tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) memberikan kompensasi berupa pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) atau dana pengembangan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
"Saya pikir jangan dalam bentuk uang, ya, lebih pekerjaan-pekerjaan saja," katanya di gedung Kementerian Perhubungan pada Senin (22/10/2018) kemarin.
Menurut Budi, kompensasi yang diberikan korporasi berupa dana untuk community development atau pengembangan masyarakat sangat jarang diberikan di daerah-daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kompensasi tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang.
"Saya kira dalam sebuah pembangunan, wajarnya kalau ada community development dari satu korporasi yang bergerak di situ. Kalau saya mendukung," terang Budi Karya.
Mantan Direktur Angkasa Pura II itu juga mengatakan bakal memanggil direksi PT KCIC terkait progres kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, berdasarkan informasi terakhir yang ia peroleh, proyek ini terhambat oleh pembebasan lahan.
Pemanggilan yang rencananya bakal dilakukan pekan depan itu diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konkret untuk percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Menhub, pembebasan lahan memang jadi persoalan klasik dalam hampir setiap proyek infrastruktur. Apalagi, jika lahan yang harus dibebaskan untuk proyek ini cukup besar.
"Iya belum sesuai dengan rencana. Kan selama ini [masalahnya] pembebasan lahan. Nanti kita lihat lahannya siapa saja, prosesnya akan seperti apa, cara orang-orang membebaskannya bagaimana," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
