Beda Perlakuan untuk Amien Rais & Ma'ruf Saat Minta Dukungan Ormas

tirto.id - Muhammad Amien Rais pernah diprotes sejumlah kalangan lantaran mencoba menarik Muhammadiyah ke ranah politik praktis dengan tidak netral pada Pilpres 2019. Hampir sebulan berselang, cara Amien Rais ini ditiru Ma’ruf Amin dengan lebih vulgar.

Cawapres nomor urut 01 ini bahkan terang-terang meminta kepada kader Nahdlatul Ulama untuk “habis-habisan” mendukung Jokowi.

“Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan, NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya. Sanggup atau tidak? Siap atau tidak?” kata Ma’ruf dalam satu acara di Pondok Pesantren Al Masthuriyah Sukabumi, Cibolang Kaler, Cisaat, Sukabumi, Rabu (19/12) kemarin.

Sikap Ma’ruf ditertawakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ferdinand Hutahaean. Menurut politikus Demokrat ini pernyataan Ma’ruf terbilang lucu.

Ini lantaran kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebelumnya memprotes Amien Rais yang mereka anggap sedang memengaruhi Muhammadiyah.

“Apa yang dikatakan Kyai Ma’ruf menyeret-nyeret NU ke dalam politik praktis adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi,” kata Ferdinand kepada reporter Tirto, Kamis (20/12/2018).

Ferdinand menilai kubu Jokowi-Ma’ruf sedang panik karena hasil beberapa survei menunjukkan perolehan suara mereka tidak juga naik. Dalam survei Median dan Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berada di kisaran 47,7 persen hingga 53,2 persen.

Menurut Ferdinand, ini pertanda kubu petahana tak mampu meningkatkan suara dan semakin terkejar. Situasi ini pula yang dinilai Ferdinand membuat Ma’ruf Amin yang awalnya meyakinkan NU dan MUI akan tetap netral, malah menjilat ludahnya sendiri dan membuat NU melanggar khittah yang telah disepakati PBNU pada 1926.

“Makanya Kiai Ma’ruf pun harus menjilat ludah sendiri. Mereka [Jokowi-Ma’ruf] ini akan menghalalkan segala cara untuk menang. Saya sebenarnya kasihan dengan Kiai Haji Ma’ruf Amin meminta restu seperti itu,” kata Ferdinand.

NU dalam Gejolak Politik Praktis

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai wajar pernyataan Ma’ruf. Ini lantaran sejak Abdurrahman Wahid meninggal, NU kehilangan kekuatan politik di pemerintahan.

Jika nantinya Ma’ruf masuk dalam lingkaran pemerintahan, Wasis menilai NU bakal menggunakannya agar bisa menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, Wasis menyebut permintaan itu bukan tanpa konsekuensi. NU dianggapnya berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat lantaran dianggap sudah tak netral. Meski begitu, potensi itu bisa diredam asalkan NU tetap menjaga ideologinya sebagai penjaga kebhinekaan.

“Itu pokoknya yang paling penting untuk menjaga dari politik praktis itu,” kata Wasis kepada reporter Tirto.

Terkait khittah 1926, Wasis menyebut, aturan itu tak menjamin PBNU tidak masuk dalam politik praktis. “Pengertiannya masih abu-abu.”

Pendapat senada dikatakan Arya Fernandes, peneliti politik dari CSIS. Arya menilai NU sangat berharap kadernya bisa menjadi bagian dari pemerintah.

Ia juga menekankan, pernyataan Ma’ruf dan Amien Rais sebenarnya serupa. Keduanya mencoba memasukkan kadernya ke pemerintahan dengan mengajak ormas Islam masuk dalam politik praktis.

“Mereka ingin melakukan mobilisasi massa NU dan Muhammadiyah,” kata Arya kepada reporter Tirto.

NU Siap Habis-Habisan

Analisis Wasisto dan Arya Fernandes tak ditampik Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidowi. Menurut Baidowi, kader NU akan memilih calon pemimpin yang memang bisa membawa aspirasi NU dengan ideologi yang sama.

Sosok tersebut, menurut Baidowi sudah jelas, yakni Ma’ruf Amin. Namun, Baidowi juga berkata NU secara organisasi tidak akan terlibat politik praktis.

“NU secara organisasi tidak terlibat politik praktis. Prinsip khittah 1926 menggariskan, NU secara organisasi menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kekuatan politik praktis,” kata Masduki kepada reporter Tirto.

Terkait dukungan terhadap Ma’ruf, Baidowi mengatakan, NU akan melakukannya secara kultural sesuai prinsip kebudayaan NU. “Sehingga tak ada pelanggaran organisasi,” dalih lelaki yang sempat berpandangan tak sepakat organisasi keislaman diseret-seret ke ranah politik praktis seperti yang sempat dilakukan Amien Rais.