tirto.id - Penangkapan terhadap Ananda Badudu dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono menegaskan sikap diskriminatif Polri dalam penegakan hukum, demikian penegasan pengacara Lokataru Foundation Haris Azhar.
Hal itu bukan tanpa alasan, kata Haris. Akun-akun media sosial yang pro-pemerintah seolah-olah mendapatkan imunitas ketika ketahuan melakukan dugaan tindak pidana.
“Kenapa bukan buzzer Jokowi yang upload berita palsu soal ambulans yang diperiksa polisi?" kata Haris kepada reporter Tirto, Jumat (27/9/2019). "Ini mah diskriminatif.”
Pernyataan Haris merujuk Denny Siregar, dikenal buzzer pemerintah, yang mencuit video dengan tuduhan ambulans Pemprov DKI Jakarta digunakan untuk "mengangkut batu dan bensin" buat demonstran di DPR.
Video itu diunggah pukul 01.24: "Hasil pantauan malam ini.. Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta,"cuit @dennysiregar7.
Video itu tersebar hingga membentuk dua klaster.
Pertama, menyebarkan video sambil menuding Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan. Klaster ini didominasi oleh akun-akun pro-pemerintah. Berdasarkan peta SNA dari Drone Emprit, mesin pemantau pecakapan di media sosial, akun-akun seperti @OneMurtadha, @Yusuf_dumdum berposisi jadi top influencer soal isu ambulans. Selain itu ada akun @digeeembok @p3nj3l4j4h dan @Wahabislokal.
Kedua, membantah tudingan soal ambulans tersebut. Klaster ini didominasi oleh akun-akun pribadi maupun media yang skeptis atas tudingan itu.
Video itu bahkan sempat disebarkan oleh akun @TMCPoldaMetro sehingga makin meluas. Belakangan, cuitan itu dihapus dan Kabiro Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengaku salah telah memanipulasi peristiwa tersebut.
Saya dicolek mas @DamarJuniarto, Gus @syaltout, dan Kang Mas @anjarisme soal mobil ambulans milik Pemprov DKI (Anies Baswedan) yg dituduh membawa batu dan bensin untuk demonstran.
— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) September 26, 2019
Drone Emprit membuat analisis, karena sas-sus ini menimbulkan keresahan publik yang luas seharian. pic.twitter.com/StD6QKuTRt
