tirto.id - Tidak seperti sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghabiskan hari lebaran di Padang, Sumatera Barat. Jokowi menyempatkan diri bermalam di Kota Tercinta sebelum takbiran sambil blusukan ke beberapa kampung. Saat perayaan, senyum melebar di wajah Jokowi ketika menabuh gendang bersama warga Padang di kantor Gubernur Sumatera Barat. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, masyarakat memadati lokasi acara.
“Indonesia bukan hanya Jakarta,” demikian alasan Jokowi merayakan lebaran di Padang, Selasa (5/7/2016).
Setahun sebelumnya, Jokowi juga pernah menyambangi Padang. Kunjungan pertamanya adalah ke Kabupaten Padang Pariaman untuk meninjau penggunaan dana desa di Kecamatan Enam Lingkung. Dia seklaigus meresmikan Pantai Mandeh sebagai wisata unggulan Kabupaten Pesisir Selatan di awal Oktober 2015.
Pada 2016 Jokowi mengaku mendapat undangan dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sehingga memutuskan berlebaran di sana. Sepanjang sejarah Indonesia, Jokowi adalah presiden pertama yang melaksanakan salat Idul Fitri di Sumatera Barat. Pada 2018 Jokowi juga sempat berkunjung untuk melakukan salat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat. Pada kesempatan yang sama Jokowi juga turut hadir pada perayaan Hari Pers di Padang.
Kunjungan Jokowi ke Padang saat itu menjadi penting karena hasil Pilpres 2014 tidak memuaskan untuk paslon Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Di Sumatera Barat, Jokowi hanya meraup 23,1 persen dari total suara, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul telak dengan 76,9 persen. Dari 19 kabupaten, Jokowi-Kalla hanya unggul dari pesaingnya di satu kabupaten, yakni Kepulauan Mentawai.
Meski dengan berbagai upaya, pada Pilpres 2019 tetap saja Jokowi-Ma’ruf Amin keok di Sumatera Barat. Jokowi-Ma’ruf hanya didukung 14,05 persen suara sedangkan sisa sebanyak 85,95 persen diambil paslon Prabowo-Sandiaga Uno.
Kegagalan Jokowi ini berbanding lurus dengan rendahnya suara partainya, PDIP, di Sumatera Barat. Pada Pemilu Legislatif 2014 PDIP hanya berhasil menempatkan satu perwakilannya dari Sumatera Barat untuk duduk di DPR. Namun di 2019, tidak satu pun perwakilan PDIP yang bisa lolos. Nasib sama menimpa mereka di Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.
Di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, nasib PDIP tak kalah mengenaskan. Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, PDIP tak pernah masuk lima besar dalam perolehan suara di Sumatera Barat.
Di Pileg 2004, PDIP mendapat empat kursi, di atasnya ada PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, hingga Partai Bulan Bintang (PBB). Pada 2009 PDIP melorot dan hanya mendapat tiga kursi. Mereka bahkan kalah dari Partai Gerindra dan Partai Hanura yang belum lama terbentuk. Lima tahun kemudian, PDIP kembali mendapat empat kursi, tapi masuk dalam salah satu peringkat terbawah di antara 11 partai yang berhasil mengirim perwakilan. Tahun 2019 situasinya kembali lagi, PDIP hanya mendapatkan tiga kursi.
Nasib buruk juga menimpa PDIP di Pilkada Sumbar. Selama ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu hanya pernah satu kali sukses mengusung pasangan calon menjadi Gubernur Sumatera Barat. Kejadian langka itu terjadi pada 2005 ketika pasangan Gamawan Fauzi-Marlis Rahman berhasil memenangkan kursi Sumbar-1 mengalahkan Irwan Prayitno yang sekarang sukses menjadi petahana. PDIP saat itu bekerjasama dengan PBB.
Di tingkatan kabupaten/kota, pencapaian PDIP juga tak terlalu memuaskan. Dari 19 Bupati, PDIP hanya mengusung enam di antaranya. Sebagian besar PDIP membangun koalisi dengan partai besar di Sumbar seperti PAN, PKS, dan Partai Golkar.
Pada Pilkada 2020 PDIP memutuskan absen dari kontestasi di 14 daerah. Tidak heran, dengan hasil buruk yang mereka tuai selama ini di Sumatera Barat, PDIP paling banyak absen di sana. Tercatat ada dua kota dan tiga kabupaten yang PDIP hiraukan, yakni Kota Bukittinggi dan Kota Sungaipenuh dalam pemilihan Wali Kota, kemudian Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, dan Solok Selatan dalam pemilihan Bupati. Belakangan, mereka hanya absen di Kabupaten Agam, Kota Sungai Penuh, dan Kota Bukittinggi.
Namun PDIP justru gagal ikut dalam Pilgub Sumatera Barat. Pasangan calon yang mereka beri rekomendasi, Mulyadi-Ali Mukhni, mengembalikan dukungan dari PDIP. Tanpa PDIP, dua orang itu memang sudah bisa mengikuti Pilgub Sumbar 2020 karena diusung PAN dan Demokrat.
Sebab kejadian ini tak lain adalah blunder dari Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani. Dari pernyataannya saat pengumuman calon-calon yang akan diusung PDIP di Pilkada 2020, tersirat pesan bahwa Sumbar tidak paham soal Pancasila.
“Semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan, Rabu (2/9/2020).
Pernyataan ini kemudian ditimpali Megawati pada kesempatan yang sama. Megawati sedikit menyinggung sejarah bahwa tokoh pendiri bangsa dari Sumbar banyak beraliran nasionalis. Misalnya saja Mohammad Hatta, orang yang begitu dekat dengan Sukarno, ayahanda Megawati.
“Ini sebenarnya tugas kita mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau, rakyatnya belum bisa memercayai PDIP,” ucap Mega.
Suara Minang, Suara Masyumi
Sumatera Barat memang tidak pernah dikuasai partai nasionalis. Partai Nasional Indonesia (PNI), yang dianggap sebagai pendahulu PDIP, tak pernah berkutik di daerah tersebut.
Dalam Pemilu 1955, PNI berhasil menang dengan perolehan suara nasional 20,3 persen dari 37.875.299 warga Indonesia yang menggunakan hak pilih (87,5 persen dari pemilih yang terdaftar). Masyumi berada di posisi kedua dengan perolehan suara 20,9 persen.
Namun jika dipetakan dengan lebih mendetail, PNI unggul di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan NTB (yang saat itu meliputi Bali), sedangkan Masyumi unggul di daerah Sumatera, hampir seluruh daerah. Di Sumatera Utara (termasuk Aceh), Masyumi mendapat 37 persen suara, berpindah ke Sumatera Tengah (meliputi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau) Masyumi mendapat 50,77 persen suara, dan di Sumatera Selatan Masyumi berhasil merebut 43,13 persen suara.
Di Sumatera Barat, catat Mestika Zed dalam Sumatera Barat di Panggung Sejarah, 1945-1995 (1995), PNI hanya mendapat 1 persen suara. Dari sini Masyumi mulai mencuat sebagai partai “luar Jawa” mewakili lingkar pinggiran yang berhadapan dengan lingkar pusat yang didominasi PNI-Partai NU-PKI.
Kemenangan Masyumi di Sumatera Barat bukan tanpa alasan. Ini tak lepas dari karakteristik masyarakat Minangkabau.
Gusti Asnan dalam Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an (2007) mencatat sistem sosial masyarakat Minangkabau menempatkan dan mengakui alim ulama sebagai kelompok terpenting. Kelompok ini kemudian bisa dipetakan lagi menjadi dua: ulama muda modernis dan ulama tua konservatif. Ulama muda modernis kebanyakan merapat pada Masyumi sedang satu kelompok lagi erat dengan partai Perti atau PPTI. Tapi bagaimanapun, keduanya melahirkan gagasan-gagasan “untuk menampilkan ulama sebagai satu kesatuan.”
Dari sini terlihat juga bahwa kelompok Islam memang menjadi mayoritas di daerah Sumatera, utamanya Sumatera Tengah termasuk Sumatera Barat.
Di antara partai Islam yang ada di Sumatera Barat seperti NU, Perti, dan PSII, Masyumi adalah salah satu partai yang paling intens melakukan pertemuan di Sumatera. Gusti mencatat Masyumi merupakan partai yang pertama kali melakukan kongres di sana, tepatnya pada 7 April 1950. Keseriusan menggarap konstituen di Sumatera juga ditunjukan Masyumi dengan mendatangkan pemimpinnya dari Jakarta seperti Sukiman dan Moh. Natsir.
Alhasil ketika Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) terbentuk pada 1950, Sartono yang dikenal dekat dengan Masyumi menempati posisi Ketua. Dan saat DPR Daerah Sementara (DPRDS) dibentuk, Masyumi dominan di 7 Kabupaten dari 8 Kabupaten yang ada. Tidak heran, Masyumi menjadi partai paling besar di Sumatera Barat saat itu.
Dari Dendam PRRI hingga Isu PKI
Setelah Pemilu 1955, Masyumi kemudian terancam dengan dibentuknya Kabinet Djuanda pada 1957. Saat itu hubungan Masyumi dengan Sukarno memang sedang redup. Muasalnya adalah pidato Sukarno 21 Februari 1957 yang disiarkan ke seantero negeri.
Inti dari pidato Sukarno adalah ingin membentuk Kabinet Gotong-Royong yang terdiri dari golongan fungsional alih-alih perwakilan partai. Kabinet ini, yang bisa dikatakan sebagai kabinet zaken, memangkas kader Masyumi dari posisi kabinet.
Keputusan ini ditolak mentah-mentah oleh Masyumi dan pembentukan Kabinet Djuanda menjadi penentu kemenangan bagi Sukarno. Dengan Kabinet Djuanda, Masyumi tergeser ke pinggir panggung politik.
Remy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral (2013) mencatat Natsir tidak tinggal diam melihat kenyataan itu. Dia mengecam Sukarno dengan keras dan mengatakan Masyumi tak mungkin bisa “bersikap toleran terhadap tjara2 jang ikut menghalau2kan pemasukan kekuasaan diktator di Indonesia.”
Akibat dari kecaman dan kritik kader Masyumi terhadap Sukarno, mereka disudutkan dan diintimidasi oleh kader-kader PNI dan PKI—dua partai yang dekat dengan Sukarno. Berbagai rumor mengiringi petinggi Masyumi seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Salah satu rumor yang tersebar adalah mereka sudah mati atau ditahan dalam penjara.
Sejak itu para pemimpin Masyumi lebih banyak menghabiskan waktu di Ranah Minang. Sumatera Barat pun menjadi lokasi penting pergerakan Masyumi hingga pecah peristiwa PRRI.
Pada Januari 1958 Burhanuddin dan Natsir bertemu di Padang. Di tanggal 9 dan 10 Januari pemimpin Masyumi juga berkumpul untuk bertemu Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sungai Dareh (sekarang masuk Kabupaten Dharmasraya), salah satu petinggi militer yang ikut konflik dengan pemerintah pusat.
Beberapa bulan sebelumnya, pemimpin cabang Masyumi sempat membentuk Gerakan Bersama Anti-Komunis demi melawan PNI-PKI di Bukittinggi.
Pada 10 Februari tiba-tiba saja Ahmad Husein atas nama Dewan Perjuangan mengultimatum pemerintah pusat untuk membubarkan Kabinet Djuanda dalam waktu lima hari dan menunjuk Mohammad Hatta serta Hamengkubuwana IX sebagai formatur. Tuntutan ini dimentahkan esok hari oleh pemerintah.
Husein kemudian mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Sjafruddin sebagai Perdana Menteri, Burhanuddin sebagai Menteri Pertahanan-Kehakiman, Sumitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo Subianto) sebagai Menteri Perdagangan, dan Natsir sebagai juru bicara. Saat itu mereka dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat dan dalam hitungan tahun mereka akhirnya ditumpas.
Pada Juni 1960, atas permintaan Sukarno, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 7/1959 yang memungkinkan pelarangan partai politik tertentu. Sukarno sedang mengincar Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Lalu, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 200 tahun 1960, akhirnya Sukarno memerintahkan pembubaran Masyumi. Saat itu Masyumi, yang menolak menyalahkan keputusan Natsir dan kawan-kawan ikut dalam gerakan PRRI, diberi waktu satu bulan untuk membubarkan diri sebelum akhirnya dibubarkan.
Sisa-sisa Masyumi masih bercokol di tanah Minangkabau setelah itu. Ada yang beranggapan bahwa dendam pada Sukarno memengaruhi rendahnya perolehan suara PDIP dan Jokowi. Kebencian pada Sukarno akibat peristiwa PRRI dan pembubaran Masyumi membuat sebagian warga Padang menaruh dendam sejarah kepada Sukarno dan bersikap antipati terhadap PDIP.
Jokowi juga punya satu halangan lain. Sejak Pilpres 2014 sampai Pilpres 2019, isu bahwa dia adalah kader PKI terus berembus di media sosial. Dalam catatan sejarah, PKI adalah musuh bebuyutan Masyumi. Jokowi sampai 3 kali melakukan klarifikasi saat kunjungan kampanye di Sumatera Barat berharap masyarakat Minang tak percaya kebohongan itu. Entah efektif atau tidak, yang jelas suara Jokowi tetap jeblok di sana.
Sedangkan PBB, meski di tingkat nasional tidak layak diperhitungkan, sempat sukses mengirim kader ke jajaran DPRD Sumatera Barat karena klaim sebagai reinkarnasi Masyumi. Di sisi lain, Partai Gerindra yang tergolong seumur jagung juga sukses dalam kontestasi karena kedekatan historis antara ayahanda Prabowo dengan PRRI.
Bukan Berarti Tak Menerima Pancasila
Masyumi memang getol menyampaikan keinginannya untuk mendirikan negara Islam, apalagi jika hanya mengacu pada pernyataan-pernyataan Natsir. Masih dalam buku yang sama, Remy menulis “Sukiman memasuki agama melalui politik, dan sepak terjang perjuangannya selalu tak lepas dari urutan prioritas tersebut. Sedangkan Natsir menempuh jalan sebaliknya.”
Thohir Luth, guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam M.Natsir, Dakwah dan Pemikirannya (1999) menemukan pidato Natsir di depan Majelis Konstituante tahun 1957 soal “Islam Sebagai Dasar Negara.”
Saat itu Konstituante sedang membahas mana yang akan dipakai sebagai dasar negara: Pancasila atau Islam atau sosial-ekonomi. Pendapat Natsir sudah jelas, yakni Islam. Menurut dia dasar negara cuma ada dua pilihan, sekularisme atau paham agama (Islam). Pancasila tidak bisa dijadikan dasar negara.
“Untuk menukar ideologi Islam dengan Pancasila, bagi umat Islam, seperti melompat dari bumi yang padat ke dalam kehampaan luar angkasa, menjadi ruang hampa,” kata Natsir.
Kendati ideologi Masyumi dan Natsir masih bertahan hingga sekarang, menganggap bahwa Sumatera Barat tidak menerima Pancasila—seperti yang tersirat dalam pernyataan Puan—sebenarnya terlalu gegabah.
Pertama, tidak ada dasar argumen Puan jika paslon yang diusung PDIP menang maka akan berbanding lurus dengan tingkat pengamalan Pancasila di Sumatera Barat. Kedua, pandangan Masyumi yang setuju Islam sebagai dasar negara tidak bisa dijadikan patokan untuk menyetarakan seluruh pemikiran masyarakat Sumatera Barat anti-Pancasila.
Tokoh nasional dari Ranah Minang seperti Wakil Presiden Indonesia pertama, Mohammad Hatta, bahkan merupakan salah satu orang yang sangat mendukung penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
”Pancasila itu hendaklah diamalkan benar-benar dalam perbuatan, janganlah ia dipergunakan sebagai lip service saja”, tulis Hatta seperti yang tercantum dalam Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, dan Ekonomi (1926-1977) (2015).
Dengan gagalnya PDIP berkontestasi dalam Pilgub Sumatera Barat 2020, impian Megawati dan PDIP menguasai Sumbar sekali lagi harus pupus begitu saja. Mereka perlu waktu lebih lama untuk menuntaskan pekerjaan rumah.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
