tirto.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan adanya petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penilitian (coklit) calon pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Anggota Komisioner Bawaslu DKI, Benny Sabdo, mengatakan ada empat pantarlih yang menggunakan jasa joki. Dengan demikian, keempat pantarlih itu tak melakukan tanggung jawabnya.
"Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain [berada di] Kecamatan Senen, Jakarta Pusat [sebanyak] dua Pantarlih. Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara satu Pantarlih. Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan satu Pantarlih," katanya kepada awak media, Selasa (16/7/2024).
Menurut Benny, selain adanya empat pantarlih yang menggunakan jasa joki, Bawaslu DKI juga menemukan hal yang seharusnya diperbaiki. Beberapa di antaranya, ada rumah yang belum diproses coklit, tetapi telah ditempeli stiker rampung coklit.
Kemudian, ada kediaman yang telah ditempeli stiker rampung coklit, tetapi belum diproses coklit. Ada juga pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung dari rumah ke rumah.
"Pantarlih yang tidak mempunyai atau menunjukkan surat keterangan [saat melakukan coklit]," ucap Benny.
Ia menyebutkan, atas temuan ini, Bawaslu DKI mengirimkan surat kepada KPU DKI. Benny menyarankan KPU DKI untuk membenahi proses coklit yang dilakukan oleh pantarlih.
Di satu sisi, Bawaslu DKI telah membuka posko kawal hak pilih. Masyarakat bisa melaporkan temuan terkait Pilkada DKI melalui posko tersebut.
"Selain melakukan pengawasan secara melekat, jajaran pengawas pemilu di DKI Jakarta juga melakukan Patroli Kawal Hak Pilih dengan melakukan sampling terhadap warga yang sudah di-coklit," sebutnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
