tirto.id - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan lembaganya mulai mempelajari usulan Presiden Joko Widodo kepada Perum Bulog untuk mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja.
Langkah ini juga didorong untuk mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP).
"Kalau idenya memang demikian kita akan pelajari supaya kita juga punya cadangan pangan, misalnya cadangan pangan di luar negeri itu juga ide yang bagus," ucap Arief usai Diskusi Ketahanan Pangan dan Launching Rice Milling Plant AB2TI di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024).
Arief menjelaskan, CBP di luar negeri diupayakan untuk menahan stok tetap aman, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kebutuhan di dalam negeri maka bisa langsung mengirimnya dari CBP terkait.
"Jadi pada saat kita punya cadangan pangan di luar negeri, seandainya kita tidak memerlukan pun kita bisa jual. Di luar negeri itu juga baik sebenarnya, tapi saya harus pelajari seperti apa," ujarnya.
Dengan mengakuisisi perusahaan beras di luar negeri untuk CBP, dia juga menuturkan bahwa Indonesia tidak mesti mengandalkan produksi di dalam negeri. Namun, produksi di domestik tetap diprioritaskan.
"Karena sekarang ini kan cross border, jadi enggak mesti kita produksi di tempat kita juga gitu ya, tetapi kalau memang ada keterbatasan lahan, keterbatasan produksi, kita juga kenapa enggak kita expand di sana, tapi memang nomor satu yang kita dorong adalah produksi dalam negeri," ujar Arief.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ide presiden untuk membuat stok CBP di luar negeri sudah dipikirkan efek jangka panjang. Hal ini karena percepatan pertumbuhan penduduk harus seiring dengan kebutuhan pangan.
Adapun, stok CBP saat ini berdasarkan keterangan Arief yakni 1,7 juta ton. Nantinya, stok tersebut disalurkan ke masyarakat, termasuk memaksimalkan program bantuan pangan, bantuan bencana alam, hingga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Di sisi lain, Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, melaporkan kuota impor beras sepanjang 2024 dalam sistem nasional neraca komoditas atau SinasNK sebanyak 4,04 juta ton yang terdiri dari beras umum dan khusus.
Kuota impor tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan impor (PI) melalui Kementerian Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
"Penetapan berdasarkan SinasNK keputusan Rakortas sebesar 4.045.761 ton, di mana terdiri dari 3,6 juta ton beras umum dan 400 ribu ton beras khusus. Beras khusus ini biasanya untuk industri," ucap Edhy dalam keterangan yang diperoleh, dikutip Jumat (7/6/2024).
Edhy juga menjelaskan, saat ini realisasi impor tersebut mencapai 1,7 juta ton. Dalam hal ini, dia meminta kepada Perum Bulog untuk mengeksekusi realisasi impor yang telah ditetapkan.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
