tirto.id - "Sekali lagi penanganan (banjir) Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Sodetan Ciliwung pada tahun 2023.
Seruan Jokowi atas penanganan banjir Jakarta sudah seringkali disampaikan kepada para bawahannya. Terlebih lagi mengingat dirinya sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Jadi tentu saja, masalah banjir ini mendapat prioritas sendiri baginya.
Jakarta yang notabene masih sebagai Ibu Kota Indonesia, belakangan memang tengah menghadapi tantangan iklim dan lingkungan yang sangat besar.
Curah hujan dan banjir yang semakin parah, naiknya permukaan air laut, hingga penurunan permukaan tanah telah menyebabkan kota besar di Asia Tenggara ini, menjadi tempat yang menantang bagi lebih dari 10,5 juta penduduknya untuk hidup.
Seperempat wilayah kota Jakarta, bahkan diprediksi akan tenggelam pada 2050 mendatang. Bencana ini mungkin bisa lebih cepat menghampiri andai tidak ada langkah drastis yang diambil oleh pemerintah pusat dan atau daerah.
Berdasarkan analisa World Bank, risiko banjir di Jabodetabek umumnya diperparah oleh pesatnya pembangunan dan terjadinya perubahan fungsi lahan. Kondisi ini mengakibatkan pengurangan kapasitas penampungan air di aliran sungai bagian atas. Imbasnya, mempercepat laju dan volume pengiriman ke hilir.
Di satu sisi, mitigasi risiko banjir tidak dapat dilakukan maksimal karena kurangnya koordinasi antar yurisdiksi. Kemudian, masalah pengelolaan limbah padat dan pengendalian sedimentasi yang tidak memadai dan tidak efektif. Belum lagi, manajemen pemeliharaan yang ada malah menyebabkan penyumbatan tambahan pada sistem drainase.
Parahnya kejadian banjir juga tidak hanya terpusat di Jabodetabek saja. Bencana ini hampir merata dan mengular ke beberapa wilayah Indonesia lainnya.
Dalam kurun waktu waktu 4-10 Maret 2024, setidaknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 39 kejadian bencana banjir dan longsor di wilayah pesisir Jawa Tengah. Termasuk salah satu paling signifikan terjadi di Sumatera Barat
Dampak Ekonomi Banjir
Masalah banjir ini memang tidak boleh dipandang remeh. Sebab ini berimplikasi terhadap kerugian ekonomi di area terdampak. Di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat misalnya, kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi baru-baru ini diperkirakan mencapai Rp170,4 miliar.
Peristiwa paling parah pernah terjadi di Jabodetabek dalam dua dekade terakhir pada Februari 2007 lalu. Pada peride itu, banjir mengakibatkan 57 kematian, berdampak pada lebih dari 400.000 orang, dan juga menyebabkan kerugian finansial sekitar 900 juta dolar AS.
Pada 2020, banjir di Jabodetabek juga menyebabkan 66 korban jiwa dan kerugian diperkirakan Rp5,2 triliun, atau 370 juta dolar AS.
Bencana banjir juga merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi di seluruh dunia. Statista mencatat dalam satu dekade terakhir, terdapat lebih dari 50.000 kematian akibat banjir di seluruh dunia, dengan rata-rata 14 kematian per hari.
Selain memakan korban jiwa, banjir dapat menghancurkan rumah, tempat usaha, dan infrastruktur penting, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pada 2022, kerugian ekonomi ditaksir mencapai 66 miliar dolar AS, menempati urutan kedua setelah siklon tropis dalam hal kerusakan akibat bencana alam.
Kebijakan Pemerintah RI
Melihat nilai kerugian tersebut, maka pemerintah tidak bisa diam dan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir. Beberapa langkah sudah dilakukan seperti pengelolaan air untuk mitigasi bencana, yang meliputi pembangunan waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga sudah dilakukan, seperti normalisasi sungai Ciliwung, kolam retensi (penampungan) di Cilincing Jakarta Utara, dan pompa Ancol Sentiong. Berbagai langkah diketahui telah berhasil menurunkan kejadian banjir di Tanah Air.
Secara tren, menurut data BNPB kejadian banjir di Indonesia memang menurun sejak 2021 hingga 2023. Pada 2021 lalu setidaknya tercatat mencapai 1.794. Kemudian menurun di 2022 sebesar 1.516 dan 1.170 di 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya mitigasi bencana banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendalian.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan penerapan Zero Delta Q. Kebijakan ini berupaya mempertahankan keseimbangan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara non-struktural.
Kebijakan Zero Delta Q, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017, menekankan bahwa setiap bangunan tidak boleh meningkatkan debit air ke sistem saluran drainase atau aliran sungai. Hal ini menjadi persyaratan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di suatu DAS, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin pemanfaatan ruang lainnya.
Kendati begitu, implementasi kebijakan tata ruang DAS tetap memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama karena sebagian besar penerapan kebijakan ini berada di wilayah pemerintah daerah. Dukungan diperlukan dalam hal pemanfaatan lahan di DAS untuk pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya.
Negara-Negara Sukses Tangani Banjir
Meski sudah menerapkan berbagai langkah dan kebijakan, Indonesia setidaknya masih perlu belajar dan melihat beberapa teknologi penanganan banjir yang sukses dilakukan sejumlah negara. Pasalnya, pemerintah belum mampu menurunkan jumlah kejadian secara signifikan.
Beberapa negara dengan kebijakan mitigasi yang baik termasuk Jepang, Inggris, dan Belanda.
Jepang memiliki mega proyek G-Cans yang menjadi salah satu pertahanan banjir paling mengesankan. Pasalnya, Negeri Sakura membangun saluran pembuangan yang terletak 50 meter di bawah tanah. Ini menjadi fasilitas pengelolaan pengalihan air banjir bawah tanah terbesar di dunia.
Proyek G-Cans terletak di antara Showa di Tokyo dan Kasukabe di prefektur tetangga Saitama. Daerah perkotaan yang padat ini merupakan dataran rendah dan memiliki beberapa sungai yang mengalir melaluinya sehingga rentan terhadap banjir, terutama Sungai Edo yang melintasi beberapa situs bersejarah paling mengesankan di Tokyo.
Sistem mitigasi banjir ini terdiri dari labirin terowongan yang membentang hingga 6,5 kilometer. menghubungkan 5 silo besar berukuran 65 meter ke tangki yang mampu menampung hampir 67.000 meter kubik air.
Jika terjadi banjir, maka empat turbin berkekuatan 14.000 tenaga kuda mendorong air keluar melalui Sungai Edo dan masuk ke Teluk Tokyo. Keseluruhan sistem ini dapat menjernihkan hingga 200 meter kubik air setiap detik, setara dengan menguras kolam renang olimpiade dalam 12 detik.
Tidak hanya Jepang, London juga memiliki sistem mitigasi banjir yang tidak kalah hebat lewat Thames Barrier.
Penghalang ini membentang 520 meter melintasi Sungai Thames dan memiliki 10 gerbang baja yang jika ditinggikan akan setinggi bangunan 5 lantai. Kesepuluh gerbang ini pada dasarnya membagi sungai menjadi 10 gerbang banjir. Masing-masing gerbang berbobot sekitar 3.000 ton.
Pada dasarnya, Thames Barrier melindungi 125 kilometer persegi pusat Kota London dari banjir yang disebabkan oleh air pasang dan gelombang badai.
Ketika air pasang diperkirakan cukup tinggi dan menimbulkan potensi ancaman, maka kesepuluh gerbang baja penghalang akan dinaikkan (ditutup). Alhasil, aliran air pasang dapat ditahan dan mengurangi risiko banjir.
Belanda yang dikenal sebagai Negara Bendungan juga memiliki kebijakan mitigasi banjir yang patut dicontoh dengan nama “Room for the River Programme.” Inti dari program ini adalah memulihkan kembali ruang alami aliran sungai untuk melindungi wilayah yang memiliki potensi terdampak.
Ruang alami tersebut terbentuk dengan menurunkan tinggi permukaan air sungai, menciptakan penyangga, manambahkan kedalaman saluran samping. Program ini juga merelokasi tanggul dan membangun jalan pintas untuk mengalirkan luapan air.
Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya memberikan ruang ekstra untuk luapan air sungai, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar sungai.
Lebih lanjut, selain belajar dengan beberapa negara di atas, Indonesia punya kesempatan luas dalam waktu dekat untuk mengangkat topik penanganan pada World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang.
World Water Forum ke-10 diharapkan menjadi platform untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait pengelolaan bencana, termasuk banjir, melalui tiga proses utama, yakni tematik, regional, dan politik.
Pengelolaan dan mitigasi bencana banjir di Indonesia harus menjadi fokus utama pemerintah. Tentunya menekankan pada penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air dan nonstruktural melalui penataan perilaku manusia.
Editor: Dwi Ayuningtyas
