Masuk tirto.id
tirto.id - Kota Bandung sedang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Setiap hari, lebih dari 1.500 ton sampah dihasilkan dengan komposisi yang sebagian besar masih tercampur antara sampah organik, anorganik, dan residu. Pemilahan dari sumber masih amat terbatas, sementara pola kumpul-angkut-buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti menjadi kebiasaan utama. Akibatnya, TPA Sarimukti terus mengalami tekanan beban yang signifikan, sementara infrastruktur pendukung seperti fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah di tingkat kota belum dimanfaatkan secara optimal.
Dampak dari persoalan ini tidak hanya terlihat dalam bentuk pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup warga, tetapi juga menghambat pencapaian target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70% sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Padahal, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki arah kebijakan progresif melalui program Kawasan Bebas Sampah (KBS) berbasis RW. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai keterbatasan masih dihadapi, seperti minimnya sarana dan prasarana, terbatasnya kapasitas kelembagaan lingkungan, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.
Merespons tantangan itu, Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) hadir melalui kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM). Pendekatan utama yang diusung adalah membangun model pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat RT sebagai percontohan.
Program ini bertujuan menciptakan model percontohan pemilahan dan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Dengan dukungan data, edukasi tatap muka, dan kolaborasi lintas-sektor, model ini diharapkan dapat direplikasi secara luas di berbagai kawasan, menjadi bagian dari gerakan kolektif menuju Bandung yang lebih bersih, sehat, serta berkelanjutan.
Empat RT, Empat Laboratorium Sosial
Mulai akhir 2024, empat lokasi pilot project ditetapkan sebagai percontohan, yakni:
- RT 05 RW 13 Kel. Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon (layanan TPST Holis)
- RT 03 RW 05 Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage (layanan TPST Gedebage)
- RT 06 RW 05 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar (layanan TPST Nyengseret)
- RT 03 RW 06 Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul (layanan TPST Tegalega)
Pemerintah Kota Bandung pun menyadari bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses bertahap dan kolaboratif.
Replikasi sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi kondisi darurat sampah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB), dr. Enung Masruroh, MM, dalam Workshop Pengelolaan Sampah yang digelar di Padalarang pada 22 Juli 2025. Ia menekankan bahwa pendekatan dari hulu, khususnya di level rumah tangga, sangat sejalan dengan pilar keempat dalam pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Sebagai respons konkret terhadap persoalan ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung telah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Program Pengurangan Sampah dari Sumbernya (PPAM) dan ISWMP. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan dalam kampanye publik dan kegiatan edukasi masyarakat—dikenal sebagai proses pemicuan—yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan. Upaya ini juga akan mengoptimalkan peran para sanitarian sebagai ujung tombak edukasi dan fasilitasi langsung di lapangan.
Kegiatan di setiap lokasi meliputi sejumlah tahapan penting mulai dari koordinasi awal, forum diskusi kelompok (FGD) lintas pemangku kepentingan, sosialisasi kepada warga, penyediaan sarana sederhana untuk pemilahan, hingga pemantauan harian atas praktik pemilahan dan pengangkutan sampah. Warga mendapatkan edukasi intensif untuk memilah sampah menjadi tiga kategori utama: organik (seperti sisa makanan dan daun), anorganik (seperti plastik, kertas, dan logam), serta residu (seperti popok dan pembalut).
Untuk mendukung perubahan perilaku ini, disediakan berbagai sarana pemilahan seperti tong sampah terpilah, komposter, pipa loseda, dan dropbox daur ulang. Menariknya, sebagian besar sarana diperoleh melalui swadaya masyarakat, yang mencerminkan tingginya komitmen dan semangat gotong royong. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif ini, PPAM tidak hanya menumbuhkan kesadaran, tetapi juga membangun fondasi sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang dapat direplikasi di kawasan lain.
Hasil Awal yang Menjanjikan: Pemilahan Tumbuh, Perilaku Berubah
Implementasi kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM) di empat lokasi percontohan menunjukkan hasil awal yang sangat menjanjikan. Di dua wilayah—Kelurahan Cigondewah Kaler dan Rancanumpang—seluruh rumah tangga berhasil mencapai 100% partisipasi dalam pemilahan sampah. Warga secara rutin menyetorkan sampah organik untuk diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sementara sampah anorganik disalurkan ke bank sampah setempat. Untuk sampah residu, pengangkutan dilakukan oleh petugas sesuai jadwal yang disepakati dalam musyawarah warga, menciptakan sistem yang tertib dan terstruktur.
Lebih dari sekadar capaian teknis, perubahan perilaku mulai tampak di tengah masyarakat. Stiker “Saya Sudah Pilah Sampah” menjadi simbol komitmen yang mendorong rasa bangga dan tanggung jawab kolektif—bahkan muncul rasa malu bagi mereka yang belum memilah. Antusiasme warga dalam forum RT maupun kegiatan kerja bakti lingkungan meningkat signifikan, menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan kini mulai tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.
Tak sedikit pula rumah tangga yang secara sukarela menawarkan rumahnya untuk dijadikan titik dropbox kompos atau bank sampah mini, memperkuat sistem logistik skala mikro di lingkungan masing-masing. Sementara itu, dua lokasi lainnya—Kelurahan Nyengseret dan Kujangsari—meskipun belum seluruh kepala keluarga (KK) memilah sampah, menunjukkan tren partisipasi yang terus meningkat seiring berjalannya pendampingan. Ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan pendampingan yang konsisten, perubahan perilaku pengelolaan sampah di masyarakat dapat tumbuh secara organik dan berkelanjutan.
Tantangan dan Pelajaran: Membangun Perubahan dari Proses
Seperti halnya inisiatif berbasis komunitas lainnya, pelaksanaan kegiatan PPAM di Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Masih ada warga yang belum memahami manfaat langsung dari memilah sampah, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Di beberapa wilayah, ketiadaan mitra offtaker yang aktif seperti bank sampah atau TPS3R turut membatasi alur pengelolaan sampah yang telah dipilah. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga fasilitator menjadi kendala tersendiri, terutama untuk menjangkau lingkungan padat penduduk melalui edukasi dari pintu ke pintu.
Namun, dari tantangan-tantangan tersebut juga lahir sejumlah pelajaran berharga yang memperkuat arah intervensi ke depan. Edukasi langsung secara tatap muka dan dilakukan secara berulang terbukti jauh lebih efektif dibandingkan hanya membagikan materi cetak atau penyuluhan massal. Pendampingan intensif menjadi kunci percepatan perubahan perilaku, terlebih ketika melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT, PKK, dan kader lingkungan yang dekat dengan warga.
Motivasi masyarakat pun beragam—mulai dari dorongan sosial seperti rasa malu kepada tetangga jika tidak memilah, hingga insentif ekonomi yang diperoleh dari penjualan sampah anorganik ke bank sampah. Menariknya, kehadiran fasilitas yang sederhana namun tepat guna, seperti komposter rumahan atau stiker edukasi di depan rumah, mampu mengubah cara pandang warga terhadap sampah. Proses ini menegaskan bahwa perubahan nyata tidak selalu bergantung pada infrastruktur besar, tetapi justru berakar pada pendekatan yang konsisten, partisipatif, dan menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
Mendorong Replikasi dan Penguatan Kebijakan: Dari Empat RT untuk Seluruh Kota
Pilot project ini bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi awal dalam upaya memperluas implementasi Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung. Praktik baik yang berhasil diterapkan di empat RT percontohan menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan efektif jika didukung oleh pendekatan yang tepat dan partisipasi aktif warga. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi sekaligus model replikasi bagi RT-RT lainnya, khususnya di wilayah layanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) baru seperti Holis II dan Gedebage.
Program ISWMP, bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, saat ini tengah menyusun rencana strategis untuk mendorong replikasi program secara terstruktur. Langkah-langkah yang dirancang mencakup penguatan kapasitas kader lingkungan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) teknis pengelolaan sampah tingkat RT, serta pengembangan skema insentif yang mampu meningkatkan dan mempertahankan partisipasi warga dalam jangka panjang.
Kota Bandung telah menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari lingkup yang kecil. Empat RT percontohan membuktikan bahwa dengan pendampingan yang konsisten, sarana yang memadai, dan dukungan penuh dari warga serta pemerintah lokal, sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas bukan lagi sekadar wacana—melainkan telah tumbuh menjadi praktik nyata. Kini, tantangannya adalah memperluas jangkauan, memperkuat kelembagaan, dan menjadikan pendekatan ini bagian dari kebijakan kota secara menyeluruh. Dengan langkah bersama, Bandung tidak hanya bisa lebih bersih, tetapi juga menjadi percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat nasional.
Dalam acara serah terima dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta Naskah Hibah Barang Milik Negara Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang hadir mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang terus membantu Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah.
"Terima kasih dengan Kementerian PU yang telah membantu Kota Bandung dalam rangka mengatasi masalah sampah. Karena Kota Bandung ini seperti yang kita ketahui hampir sama dengan Cimahi tapi volumenya lebih besar. Di Bandung ini kurang lebih tadi sudah disampaikan sekitar 1.500 ton sampah," ujar Iskandar.
Dia mengatakan, keberadaan TPST sangat penting karena TPA Sarimukti yang selama ini menjadi tujuan akhir pembuangan sampah kini sudah dibatasi kapasitasnya. "Dengan diberikan atau diserahkan TPST ini, Nyengseret dan Holis 2, mudah-mudahan ini bisa mengurangi terkait dengan sampah yang akan dikirimkan terutama ke TPA Sarimukti. Karena sekarang kami agak kesulitan, kondisinya kiriman di Sarimukti juga dibatasi 140 rit sehari. Padahal dalam sehari kita bisa di 154 rit. Jadi masih ada belasan rit lagi yang harus kita atur," ujar Iskandar.
Dia menambahkan, keberadaan TPST tambahan akan menjadi solusi strategis dalam pengelolaan sampah harian di Kota Bandung. Menurut Iskandar, melalui program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) yang didukung Kementerian PUPR dan Bank Dunia, Bandung mendapat kesempatan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah.
