Bakom Sebut Tak Ada Kerja Sama dengan Indonesia New Media Forum

tirto.id - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah memiliki kerja sama maupun kontrak dengan Indonesia New Media Forum (INMF) atau media baru yang namanya tercantum dalam dokumen organisasi tersebut. Bakom menegaskan relasi yang dibangun hanya sebatas komunikasi untuk memperluas akses informasi publik.

Penegasan itu disampaikan Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, merespons polemik terkait penyebutan sejumlah media baru dalam konferensi pers lembaga tersebut.

Kurnia menjelaskan awal polemik bermula dari audiensi INMF dengan Bakom pada Selasa (5/5/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pihak saling memperkenalkan diri dan membahas perkembangan media baru di Indonesia.

“INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang. Beberapa informasi yang mereka sampaikan adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab,” ucap Kurnia dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Dia juga menyebut, Bakom menerima dokumen bertajuk New Media Forum 2026 yang memuat daftar nama new media players. Dalam pertemuan tersebut, Bakom mengaku mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme kerja media baru, termasuk soal standar cover both sides yang lazim diterapkan media konvensional.

“Misalnya, tentang mekanisme cover both sides yang biasanya menjadi standar dalam media konvensional. INMF menjawab mereka memiliki metode yang disebut ‘verifikasi’,” tulis dia.

Sehari setelah audiensi, Bakom menggelar konferensi pers mingguan terkait pembaruan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dalam kegiatan itu, sejumlah media baru turut hadir.

Lebih lanjut, ia menyatakan Bakom melihat media baru sebagai mitra komunikasi sebagaimana media konvensional. “Mitra dalam pengertian media membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat,” tulis Kurnia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari disebut menyampaikan masih ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan antara media baru, Dewan Pers, dan media konvensional.

“Namun pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas,” katanya.

Dia menegaskan penyebutan nama-nama media baru dalam konferensi pers itu merujuk pada dokumen yang sebelumnya diberikan INMF saat audiensi. Kurnia menyebut lanskap media saat ini telah berubah signifikan dibanding dua hingga tiga dekade lalu. Menurutnya, kini terdapat empat jenis media, yakni media konvensional, media baru, media sosial, serta media DFK atau disinformasi, fitnah, dan kebencian.

“Yang menjadi musuh kita bersama adalah media DFK,” tulis dia.

Lalu, dia juga menepis anggapan adanya hubungan khusus dengan INMF maupun media baru tertentu. “Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apapun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF,” tulis Bakom.

Lembaga itu menegaskan tetap menghormati independensi media baru maupun media konvensional. Menurutnya, pertemuan dengan pelaku media baru semata dilakukan untuk membuka ruang komunikasi.

“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” tulis Kurnia.

Kurnia juga mengakui adanya kemungkinan kesalahpahaman di ruang publik akibat penyebutan atau framing tertentu dalam konferensi pers tersebut.

“Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat,” demikian pernyataannya.