tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan pertemuannya bersama masyarakat Rempang saat rapat kerja dengan Komisi VI di DPR, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023). Bahlil mengakui masyarakat tidak ingin ada aparat yang datang saat relokasi dilakukan.
"Mereka minta kalau bisa digeser itu jangan lagi aparat yang datang. Jadi mereka ingin bikin pergeseran sukarela. Jadi mereka yang mendata, jangan ada aparat. Saya iya-in juga yang penting tertib saya bilang," kata Bahlil.
Kemudian, dia merinci terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi prioritas pergeseran ke Tanjung Banun. Dia menuturkan, nantinya tempat tersebut bakal menjadi kampung percontohan. Dia membeberkan dari 961 KK yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser yaitu 322 KK.
"Namun, ketua saya menyampaikan ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 KK per hari ini. Jadi tidak benar isu yang menyatakan bahwa itu dipaksa-paksa," ungkapnya.
"Awalnya iya ketua. Ada saudara-saudara kita dari aparat yang masuk, awalnya sebelum saya turun. Tapi setelah saya turun enggak ada lagi. Jadi jangan negara ini sebagai negara fitnah terus," tambahnya.
Dia menuturkan, pemerintah nantinya akan memberikan rumah, sertipikat, membuat pelabuhan, membangun sekolah hingga masjid. Dia mengklaim nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan hal itu.
"CSR, enggak perlu BUMN terus emang yang punya duit BUMN aja. Banyak swasta nasional yang pingin cari pahala. Jadi mohon izin, yang punya duit bukan hanya BUMN, swasta nasional juga prof," beber Bahlil.
Bahlil juga mengakui sebelumnya ada miskomunikasi. Tetapi saat ini sudah selesai.
"Iya betul, itu betul. Untuk anak-anak Rempang. Tanggal 7 anak-anak Rempang orang ditahan. Itu alhamdulilah sudah keluar, jadi sudah keluarkan. Jadi banyak kali tugas saya. Sudah saya selesaikan," bebernya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
