tirto.id - Situasi terkini di Myanmar pada hari ini, Kamis, 4 Februari 2021 usai junta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi adalah: tentara memblokir akses Facebook.
Sebagaimana diwartakan BBC, para pejabat mengatakan, salah satu alat komunikasi yang paling populer di Myanmar itu akan diblokir demi "stabilitas". Mereka berdalih, ada banyak yang menyebarkan "berita palsu dan informasi yang salah". Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan, Facebook akan diblokir hingga 7 Februari 2021.
Facebook mengakui adanya gangguan pada platform mereka itu di Myanmar. "Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka dan mengakses informasi penting."
Selama beberapa hari terakhir, para aktivis di Myanmar telah membuat halaman Facebook untuk mengkampanyekan gerakan oposisi dan pembangkangan sipil terhadap kudeta yang dilakukan militer.
Para penduduk juga pergi keluar rumah untuk memukul wajan dan panci. Ini adalah tindakan simbolis untuk mengusir kejahatan.
Pada Rabu (3/2) lalu, staf di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota seluruh Myanmar juga ikut memprotes kudeta yang dilakukan militer dengan cara mogok kerja.
Menurut pernyataan Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang diunggah di Facebook, para tenaga medis itu kecewa dengan langkah militer karena bergerak atas kepentingan sendiri di saat negara itu sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, Bursa Efek Yangon pun sudah melanjutkan perdagangan setelah penangguhan dua hari. Koneksi jaringan, yang awalnya mencegah perusahaan sekuritas dan bank mengakses perdagangan dan sistem penyelesaian bursa, juga telah dipulihkan.
Militer Myanmar telah membentuk Dewan Administratif Negara dengan menunjuk komisioner pemilihan serta gubernur bank sentral.
Sebelumnya, situasi di Myanmar sempat mencekam. Sejak adanya kabar penangkapan itu, seperti diwartakan BBC, koneksi internet dan beberapa layanan telepon di kota-kota besar telah terganggu. Sementara lembaga penyiaran negara MRTV mengatakan, mereka sedang mengalami masalah teknis dan tidak mengudara.
Komunikasi dengan ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw juga terputus sehingga sulit untuk menilai bagaimana sebenarnya situasi di sana. Begitu pula di Yangon, saluran telepon dan konektivitas internet pun terbatas karena banyak penyedia yang menghentikan layanan mereka.
Televisi BBC World News dan penyiar international lainnya pun diblokir saat sejumlah stasiun lokal tidak mengudara. Tidak hanya jaringan yang terkendala. Orang-orang terlihat mengantre di ATM Yangon di tengah ekspektasi krisis uang tunai dalam beberapa hari mendatang.
Menurut Asosiasi Bank Myanmar, untuk sementara waktu, bank pun menghentikan semua layanan keuangan. Di jalan-jalan Yangon, terjadi antrean panjang di luar supermarket ketika orang-orang bergegas membeli bahan persediaan. Seorang wanita (25) yang bekerja di bagian hubungan masyarakat mengatakan dia khawatir negaranya akan kembali ke masa kegelapan.
"Saya terkejut dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Saya bergegas ke rumah saudara laki-laki saya untuk menjemputnya dan membeli bahan makanan. Dalam perjalanan pulang saya menangis. Saya merasa sangat marah dan sangat cemas," kata dia.
Negara Myanmar mengalami guncangan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 lalu. Dalam kudeta itu, militer menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari.
Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengambil alih kekuasaan selama satu tahun dan mengumumkan keadaan darurat. Ketegangan ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu.
Atas hal itu, tentara mempromosikan Wakil Presiden Myint Swe menjadi penjabat presiden pada Februari 2021 setelah mereka menggulingkan Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta militer.
Sampai saat ini, keberadaan Suu Kyi masih tidak jelas. Akan tetapi, menurut laporan, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi ditahan di kediamannya di ibu kota, Nay Pyi Taw.
Dia menghadapi dakwaan yang termasuk melanggar undang-undang impor dan ekspor, dan kepemilikan perangkat komunikasi yang melanggar hukum. Tuduhan tersebut dimuat dalam dokumen polisi yang diajukan ke pengadilan.
Sejarah Junta Militer dalam Kudeta Myanmar
Ketegangan antara pemerintah dan militer ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah Suu Kyi mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu. Mereka menuding partai Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.
Sikap militer yang menolak mengakui hasil pemilu dengan menangkap Suu Kyi mungkin terasa seperti mengulang sejarah masa lalu Myanmar. Negara yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas. Dan itu terjadi sejak tahun 1962 sampai dengan 2011.
Melansir Forbes, pada tahun 1962, empat belas tahun setelah negara itu merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Tatmadaw (sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar), yang berada di bawah Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil, kemudian memasang rezim otoriter.
Kudeta tersebut muncul dari ketakutan militer atas pemerintah sipil yang mereka sebut "gagal" dalam menindak gerakan etnis minoritas dan sayap bersenjata.
Maka daripada itu, kejadian baru-baru ini bukan kudeta pertama dalam sejarah Myanmar. Sebab, kudeta yang pertama terjadi pada tahun 1962 itu berhasil membawa militer ke tampuk kekuasaan.
Pada Agustus 1988, Myanmar kembali diguncang oleh protes massal yang menyebabkan penggulingan Jenderal Ne Win dan posisinya kembali digantikan oleh junta militer yang baru. Peralihan kekuasaan ini telah menyebabkan kerusuhan di mana ribuan orang dilaporkan terbunuh.
Setelah serangkaian protes yang dikenal sebagai Pemberontakan 8888 itu, Myanmar kembali dipimpin junta militer, dan mereka kembali berkuasa selama 22 tahun.
Para jenderal militer yang mengendalikan negara sering membungkam semua perbedaan pendapat, bahkan kerap dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut memicu kecaman dan sanksi internasional terhadap Myanmar, yang kala itu berada di bawah kepemimpinan militer.
Sejak tahun 2011, Myanmar mulai melakukan serangkaian reformasi secara bertahap, dan mereka mulai melakukan pemilihan umum secara bebas pada tahun 2015. Pemilu tersebut membawa Suu Kyi--putri seorang pahlawan kemerdekaan yang terbunuh--ke tampuk kekuasaan, ini dianggap sebagai pemilihan umum paling bebas dalam 25 tahun.
Namun, seperti diwartakan BBC, operasi militer terhadap tersangka teroris di Negara Bagian Rakhine sejak Agustus 2017 telah mendorong lebih dari setengah juta Muslim Rohingnya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Kejadian ini digambarkan PBB sebagai "pembersihan etnis".
Otomatis, tragedi tersebut merusak reputasi pemerintah baru Myanmar di mata internasional dan menyoroti tentang cengkraman militer yang berkelanjutan di Myanmar.
Aung San Suu Kyi telah menjalankan tugasnya sebagai Penasihat Negara sejak akhir militer memerintah pada tahun 2016. Namun, reputasi pemimpin gerakan pro-demokrasi ini terpukul pada tahun 2017 karena perlakuan pemerintahnya terhadap komunitas Muslim Rohingya, yang menurut PBB sebagai "korban pembersihan etnis di tangan militer".
Editor: Iswara N Raditya
