tirto.id - Joe Biden dari partai Demokrat berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan Presiden AS yang digelar 3 November 2020.
Lantas, bagaimana kebijakan luar negeri AS di era Biden khusus menghadapi Iran, mengingat Trump telah mengobarkan perlawanan pada masa pemerintahannya?
Sebagaimana dilaporkan BBC, Joe Biden mengatakan bahwa sistem internasional Amerika Serikat baik hubungan bilateral maupun multilateral “berantakan”. Untuk itu, ia berjanji untuk memperbaikinya secepat mungkin. Salah satunya adalah dengan negara Iran.
Kepada Iran, Biden menyebutkan akan kembali bergabung dengan kesepakatan nuklir yang diinisiasi negara tersebut. Kesepakatan tersebut dinamakan dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) yang menyatakan bahwa Iran bersedia untuk mengurangi dan memusnahkan cadangan uranium miliknya selama 13 tahun dengan imbalan pencabutan sanksi yang telah diberikan oleh PBB. Sebelumnya, Trump mengundurkan diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 lalu.
Meski demikian, banyak tantangan yang akan menghadang Biden ketika memutuskan untuk bergabung kembali dalam JCPoA. Berbagai aturan kompleks sanksi AS yang diberikan oleh Trump terhadap Iran selama dua tahun terakhir akan memberi Biden banyak kemungkinan pengaruh. Sejauh ini, Biden hanya mengatakan bahwa Iran harus menjunjung tinggi kewajiban JCPoA yang ada.
“Teheran harus kembali pada perjanjian yang telah disepakati (JCPoA)” tulis Biden di bulan Januari dikutip BBC. Hal ini bisa jadi sulit sebab Iran pun telah mengingkari komitmennya pada perjanjian itu sejak Trump menarik diri.
Melansir laporan tiga bulanan milik Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran telah menimbun lebih banyak uranium yang melebihi batas yang ditentukan. Selain itu, Iran juga mulai memperkaya uranium dengan kemurnian lebih dari 3,67 persen melawan ijin JCPoA.
Para pejabat Iran mengatakan bahwa pencabutan sanksi AS terhadap Iran tidak cukup. Iran berharap mendapatkan kompensasi atas kerusakan ekonomi negaranya dua tahun ini.
Disisi lain perwakilan khusus AS untuk Iran, Elliot Abrams dilansir AP News mengatakan sanksi untuk Iran atas pelanggaran hak asasi manusia, program rudal balistik, dan pengaruh regionalnya akan terus berlanjut. Sementara itu, pengawasan PBB terhadap Iran di Timur Tengah pun akan tetap dilakukan.
Profesor Ilmu Politik Universitas Teheran Nasser Hadian-Jazy mengatakan Joe Biden harus menegaskan secara jelas tujuannya dalam membangun kembali hubungan baik dengan Iran, bahkan sebelum dilantik pada Januari 2021. Hal ini untuk menarik perhatian publik, mengingat dukungan masyarakat AS untuk JCPoA telah berkurang sejak Trump menarik diri.
Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya siapapun itu pemimpinnya. Ketua konsultan risiko politik Eurasia Group bernama Cliff Kupchan di saat yang sama mengatakan: “Iran sangat membutuhkan kesepakatan,” dikutip dari NY Times. Meski demikian, Kupchan menambahkan pendekatan Biden untuk memperbaiki hubungan dengan Iran tidak mudah untuk dilakukan.
Penulis: Dinda Silviana Dewi
Editor: Yantina Debora
