tirto.id - Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw menuturkan, progres pembangunan IKN saat ini mencapai 34,44 persen.
"34,44 persen [progres pembangunan IKN]," kata Troy saat dihubungi Tirto, Kamis (27/7/2023).
Troy pun menjelaskan pembangunan kawasan Istana Kepresidenan saat ini masih sesuai target. Tidak hanya itu, hunian ASN, Kantor Kementerian Sekretariat Negara hingga fasilitas penunjang lainnya juga diharapkan sesuai target.
"Gedung (masih sama targetnya dari awal), istana presiden, kantor kemenko, kantor kemensetneg, hunian ASN dan HanKam, rumah tapak menteri, fasilitas sosial penunjang lain (commercial, taman, dan lainnya)," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp138,39 triliun pada 2024. Anggaran tersebut diproduksi untuk membangun proyek infrastruktur prioritas nasional, sarana dan prasarana tambahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan fasilitas di empat provinsi baru di Papua.
"Tadinya, Rp128 triliun sesuai surat yang kemarin, hari ini diputuskan Rp138,39 untuk tambahan-tambahan di IKN seperti airport VVIP, infrastruktur prioritas, pasar-pasar yang beliau (Presiden Joko Widodo) kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar, terus renovasi 22 stadion," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari Antara.
Basuki menjelaskan pembangunan di IKN pihaknya hanya membangun sarana dan prasarana tambahan yakni diantaranya Bandara VVIP, khususnya untuk fasilitas airstrip, taksi, dan runway. Untuk pembangunan terminal di Bandara VVIP IKN tersebut akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berinisiatif mengeluarkan panduan untuk pembangunan kota cerdas berstandar internasional, kata Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi.
Mohammed Ali Berawi mengatakan pembangunan kota cerdas IKN Nusantara bakal menjadi pilot project dari standar minimum dibentuknya panduan bangunan cerdas pertama yang berstandar internasional. "Panduan bangunan cerdas tersebut memuat tentang syarat dan ketentuan minimum pembangunan, standar fitur-fitur canggih yang bisa digunakan, dan lainnya," katanya, Rabu.
“Ini lagi menunggu proses peraturan kepala. Jadi smart building sejauh ini belum ada standar internasionalnya oleh karenanya kami berinisiatif mengeluarkan panduan untuk bangunan cerdas itu sendiri, jadi minimum requirement-nya apa, fiturnya apa, dan seterusnya,“ tambahnya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
