Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Jumat, 20 Feb

Kemendikdasmen Sanggupi Percepatan Renovasi Sekolah di Sumatra

Komitmen tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor agar dapat terwujud.
Hukum
Jumat, 20 Feb

DPR Usul Perketat Operasi Lapangan Padel di Jakarta

Komisi X DPR mengusulkan lapangan padel wajib dilengkapi dengan peredam serta adanya ketentuan jarak dari pemukiman.
Politik
Jumat, 20 Feb

Irma Suryani Respons Purnawirawan TNI Jadi Dirut BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR berharap kinerja direksi BPJS Kesehatan yang baru lebih baik dibanding periode sebelumnya.
Sosial Budaya
Jumat, 20 Feb

Kemenhaj Jamin Tata Kelola Dam Haji Berbasis Pelayanan Jemaah

Kemenhaj meyakini, tata kelola dam di Tanah Air, apabila dilaksanakan sesuai regulasi, diproyeksikan memberikan manfaat berkelanjutan.
Sosial Budaya
Jumat, 20 Feb

Mendikdasmen Jamin Program MBG Tak Pangkas Anggaran Pendidikan

Menurut Mu'ti, pemerintah justru menambah anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada beberapa sektor seperti revitalisasi hingga bantuan PIP.
Sosial Budaya
Kamis, 19 Feb

Puan Minta Pemerintah Bayar Iuran PBI BPJS 3 Bulan ke Depan

Pemerintah diminta bayar iuran peserta PBI BPJS Kesehatan selama 3 bulan ke depan sebagai solusi penonaktifan peserta.
Politik
Kamis, 19 Feb

Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina

Menurut Puan, Prabowo memiliki visi untuk menjalankan politik bebas aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Politik
Kamis, 19 Feb

Nasdem Ungkap Alasan Sahroni Jadi Pimpinan Komisi III Lagi

Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.
Politik
Kamis, 19 Feb

DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen

Kapal senilai 1,9 miliar yen itu diterima TNI dari program OSA untuk memperkuat kemampuan pengamanan laut di Indonesia.
Hukum
Kamis, 19 Feb

DPR Putuskan MKMK Tak Bisa Tindaklanjuti Laporan Adies Kadir

Puan menuturkan, Komisi III DPR RI meminta MKMK agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK.