Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 23 Juli

KPK Sita Mobil Toyota Alphard dari Bupati Lombok Barat

Mobil ini diduga diterima Lalu Ahmad dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani (ALG) sebagai pihak swasta.
News Plus
Kamis, 23 Juli

Lambannya Pemulihan Status WNI Korban Adopsi Ilegal Masa Lalu

Pemerintah mengklaim pemulihan status kewarganegaraan bisa dilakukan secara cepat selama tiga hingga empat bulan. Mengapa status korban adopsi belum pulih?
News Plus
Kamis, 23 Juli

Warisan PR untuk Sudaryono di Balik Kursi Kepala BGN

Sudaryono berjanji membenahi tata kelola program MBG dengan menjanjikan transparansi serta menolak segala bentuk praktik pencatutan namanya.
Ekonomi
Kamis, 23 Juli

Dasco dan Sejumlah Menteri Gelar Rapat Bahas Perpres Ojol

DPR dan pemerintah membahas penyusunan Perpres ojol untuk memperkuat perlindungan pengemudi, kepastian kemitraan, dan iklim usaha aplikasi.
Hukum
Selasa, 21 Juli

KPK Terbitkan 2 Sprindik Baru Terkait Kasus Suap Bea Cukai

Jerat klaster baru, KPK rilis 2 sprindik suap impor Bea Cukai senilai Rp91,77 miliar. Satu sprindik umum dan satu sudah kantongi nama tersangka.
News Plus
Selasa, 21 Juli

Kronologi & Modus Korupsi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Dalam OTT terhadap Lalu Ahmad Zaini, tim KPK juga menyita barang bukti dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar dan menduga ada aksi korupsi lain.
Hukum
Selasa, 21 Juli

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Jadi Tersangka Korupsi

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap hingga gratifikasi.
Hukum
Selasa, 21 Juli

KPK Ungkap OTT Bupati Lombok Terkait Konflik Kepentingan

Selain itu, kasusnya juga berkaitan dengan dugaan suap proyek dan dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Hukum
Selasa, 21 Juli

Kadis PUPR hingga Sopir Ikut Terjaring OTT KPK di Lombok Barat

KPK belum mengungkap konstruksi perkara, kronologi operasi tangkap tangan, hingga nilai barang bukti yang disita.
News Plus
Selasa, 21 Juli

Polemik Menteri PU: Dokumen Bocor, Mutasi ASN, hingga Isu Doxing

Rangkaian kontroversi itu memicu sorotan publik terhadap tata kelola di internal Kementerian PU.