Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

News Plus
Rabu, 5 Agt

Tito Sebut Sekolah Singapura Lebih Murah dari Jakarta, Benarkah?

Pengakuan jujur sang menteri jadi cermin retak yang menguji komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
News Plus
Rabu, 5 Agt

Kamera yang Mengintai: Kala Konten Digital Menabrak Batas Hukum

Dari promosi vape anak hingga rekam wajah tanpa izin di GIIAS, Bigmo dan Ebe Martono jadi alarm nyaring: ruang digital kita sedang krisis etika.
News Plus
Rabu, 5 Agt

Menakar Ide Water Farming untuk Tangani Penurunan Muka Tanah

Ahli geodesi menilai efektivitas water farming sangat bergantung pada bentuk implementasinya.
News Plus
Selasa, 4 Agt

Mengapa RI Patut Risau Bila Ada Senjata Nuklir di Timur Tengah?

Indonesia dapat menggalang dukungan negara-negara lain untuk mendorong upaya pencegahan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.
Sosial Budaya
Jumat, 31 Juli

Koalisi Keberlanjutan Media Dibentuk dengan 20 Anggota

Pembentukan koalisi ini menjadi momentum untuk menyatukan dan mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media. 
Hukum
Jumat, 31 Juli

Sejumlah Pakar Hukum Beri Catatan Kasus Pertamina Patra Niaga

Menurut salah satu pakar, keputusan bisnis yang diambil tak bisa serta-merta dipidana.
News Plus
Jumat, 31 Juli

Mempersoalkan Ganti Rugi Roy Suryo usai Penahanan Tidak Sah

Roy Suryo menggugat ganti rugi Rp206 juta lewat praperadilan atas penahanan yang telah dinyatakan tidak sah. Polda Metro Jaya menolak tuntutan itu.
News Plus
Jumat, 31 Juli

Benarkah Asbes dan Seng Picu Kanker Paru? Ini Penjelasan Medis

WHO menetapkan asbes sebagai karsinogenik pemicu mesothelioma. Namun, bagaimana dengan seng?
Sosial Budaya
Jumat, 31 Juli

Sistem Akreditasi RS Bakal Berbasis Keberhasilan Klinis Pasien

Kemenkes ubah akreditasi rumah sakit berbasis hasil klinis dan survival rate pasien secara real-time untuk meningkatkan mutu dan keselamatan layanan.
Politik
Jumat, 31 Juli

Deddy Sitorus Klarifikasi Ucapan 'Kayak Sirkus' di Rapat DPR

Deddy Sitorus klarifikasi soal ucapan 'kayak sirkus' di rapat Komisi II DPR dan siap ke Dewan Pers. KWP tetap ancam laporkan ke MKD.