Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Selasa, 24 Feb

Pramono Batasi Operasional Lapangan Padel, Maksimal Jam 8 Malam

Ketentuan pembatasan operasional itu berlaku bagi lapangan padel di Jakarta yang berada di kawasan permukiman warga.
Sosial Budaya
Selasa, 24 Feb

Pramono Larang Pembangunan Lapangan Padel Baru di Perumahan

Saat ini di Jakarta ada 397 lapangan padel, Pemprov DKI akan mendata dan menertibkan perizinan semua lapangan tersebut.
Sosial Budaya
Selasa, 24 Feb

Pramono: Lapangan Padel Tanpa PBG akan Dihentikan dan Dibongkar

Pramono juga memastikan tidak akan mengizinkan keberadaan lapangan padel di atas aset Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik pemerintah daerah.
Bisnis
Selasa, 24 Feb

BPJPH: Produk AS Masuk Indonesia Tetap Wajib Sertifikasi Halal

Babe Haikal bantah narasi ada penghapusan kewajiban label halal dalam perjanjian kerja sama Indonesia dan AS.
Politik
Senin, 23 Feb

Dasco: RUU Perampasan Aset Masih Penyusunan Draf Naskah Akademik

Dasco menyebut DPR juga sedang melakukan belanja masalah untuk regulasi perampasan aset.
Politik
Senin, 23 Feb

DPR Janji Bahas RUU PPRT dan Ketenagakerjaan Pasca Reses

Menurut Dasco, RUU PPRT tengah dalam tahap menerima partisipasi publik. Proses ini masih berlangsung.
Politik
Senin, 23 Feb

DPR Pastikan Pihak Mie Sedaap Setop PHK Massal Jelang Lebaran

Dasco menilai penghentian PHK menjadi penting sebab situasi saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri.
Hukum
Senin, 23 Feb

Ketua MKMK dilaporkan ke MKMK, Hinca: Tak Ada Pejabat Kebal

Hinca menilai, kinerja pejabat publik mudah dilihat dan dinilai oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila merasa kinerja tak sesuai.
Sosial Budaya
Senin, 23 Feb

DPR Harap TVRI Tetap Siarkan Piala Dunia 2026 meski Dirut Mundur

Saleh berharap segera diisi Pelaksana Tugas (Plt) guna mengisi kekosongan posisi Dirut TVRI yang tengah mempersiapkan penyiaran Piala Dunia 2026.
Hukum
Senin, 23 Feb

Kapolri Diminta Cepat Bereskan Kasus yang Libatkan Anggota

Hinca Panjaitan meminta Kapolri untuk terbuka kepada publik dan tidak menutup-nutupi tiap proses penanganan kasus.