Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Politik
Rabu, 20 Mei

Puan Sebut Paripurna Spesial, Prabowo Cetak Sejarah di DPR

Presiden Prabowo cetak sejarah baru dengan hadir langsung di Rapat Paripurna DPR menyampaikan KEM-PPKF 2027. Puan Maharani sebut momen ini spesial.
Sosial Budaya
Rabu, 20 Mei

9 WNI Diculik Israel, Pemerintah RI Kesulitan Cari Info

Sembilan WNI anggota misi kemanusiaan ditangkap Israel di perairan internasional. Menlu Sugiono akui pemerintah kesulitan mendapat informasi terkini.
Politik
Rabu, 20 Mei

Misbakhun: Prabowo Bacakan Fiskal Bukan soal Pelemahan Rupiah

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun sebut Prabowo akan membaca langsung KEM-PPKF pada rapat paripurna. Ini disebut tradisi baru keseriusan kebijakan fiskal.
News Plus
Rabu, 20 Mei

7 WNI Ditangkap, Saatnya Pemerintah Lebih Tegas pada Israel

Pemerintah Indonesia diminta mengambil langkah politik dan hukum yang lebih konkret terhadap Israel.
Hukum
Selasa, 19 Mei

KPK Sita Ratusan Juta dari Staf Ahli Menhub Terkait Kasus DJKA

Budi mengatakan pemeriksaan atas Robby dilakukan guna melengkapi keterangan-keterangan yang telah ada.
Hukum
Selasa, 19 Mei

KPK Maksimalkan Penyidikan Yaqut, Segera Limpahkan ke Pengadilan

Menurut Fitroh, waktu yang ada digunakan agar semua bukti-bukti hukum mampu dibawa ke persidangan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum
Selasa, 19 Mei

KPK Nilai Tuntutan 5 Tahun Penjara untuk Noel Sesuai Pedoman

Menurut Fitroh setiap tuntutan yang diberikan KPK terhadap seorang terdakwa sudah ada patokannya, termasuk hal memberatkan dan meringankan.
Sosial Budaya
Selasa, 19 Mei

Cerita WNI di Kapal Global Sumud Flotilla: Kerap Dikejar Israel

Terdapat 9 WNI yang ikut dalam pelayaran Global Sumud Fortilla, lima di antaranya dilaporkan diculik pihak militer Israel.
Politik
Senin, 18 Mei

Kapal Relawan GSF Dicegat Israel, Ini Daftar WNI Peserta Misi

Relawan asal Indonesia itu tersebar di lima kapal berbeda yang berangkat dari Marmaris, Turki.
Hukum
Senin, 18 Mei

Pakar Hukum Romli Atmasasmita Kritisi APH Hitung Kerugian Negara

Romli menilai saat ini BPK malah kerap diabaikan dalam penghitungan keuangan negara, padahal secara konstitusional memiliki kewenangan.