Mutaya Saroh

Pemerintah menyiapkan bisnis agregator yang terdiri dari lima BUMN untuk mendampingi UMKM

Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ditemukan meninggal di kamar mandi di lantai 5 Gedung Pascasarjana FMIPA UGM

Presiden Joko Widodo membatasi waktu redesain kompleks Hambalang Bogor sampai bulan April-Mei 2017

Bank Indonesia bantah telah menerbitkan uang kertas pecahan Rp200 ribu

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) tidak setuju dengan rencana integrasi proyek reklamasi dan tanggul laut Jakarta

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII memuat 10 indikator yang memudahkan pelaku usaha untuk membuka usaha

Perkembangan potensi industri kreatif termasuk digital sangat besar karena sektor itu tengah membentuk ekosistem berstandar global.

Pemerintah akan mengintegrasikan reklamasi Teluk Jakarta ke dalam Garuda Project.

Pejabat tinggi Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dikabarkan mengundurkan diri menyusul skandal manipulasi data emisi.

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan posisi Indonesia di Laut Cina Selatan bukan negara penuntut.

Menteri Hukum dan HAM memuji kemampuan para napi di berbagai lapas di Indonesia yang mampu menghasilkan kerajinan tangan dan produk-produk layak ekspor. Ia berpendapat, hal itu menunjukkan keberhasilan dari proses pemasyarakatan di dalam lapas.

Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun dan mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia dengan cara meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan OJK bersedia bekerjasama dengan mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memperbesar pembiayaan di sektor pariwisata dalam rangka pembangunan dan pengembangan 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia.

Direktur Pengelola Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat guna mengatasi permasalahan lahan hutan dengan membuat moratorium konsesi lahan gambut. Kendati demikian, keputusan tersebut perlu diikuti dengan reformasi yang dapat menghentikan dorongan melakukan konversi hutan dan lahan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan Jerman dan pengusaha Indonesia menandatangani kontrak kerja sama sdengan nilai investasi sebesar 800 juta dolar AS untuk sektor smelter di Sulawesi. Nilai investasi tersebut setara Rp10 triliun dengan kurs Rp12.500.

Imigrasi Indonesia akan mengatur pengawasan warga negara asing hingga ke tingkat kecamatan dan desa menyusul adanya fasilitas bebas visa yang diberikan kepada beberapa negara. Selain pengawasan, Kantor Imigrasi Denpasar juga mengeluarkan buku panduan keimigrasian bagi warga negara asing.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman berencana menganggarkan Rp44 Trilliun guna melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai pelatihan dan pendidikan vokasional berjangka panjang.

Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur menilai pengelolaan aset Taman Nasional Komodo (TNK) hendaknya diselaraskan dengan pasar pariwisata dunia.

Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah di Palembang, Senin, (18/4/2016) mengatakan, pada 2045 pendapatan perkapita penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai angka 11.000 dolar AS. Saat ini penduduk Indonesia masih berpenghasilan perkapita sebesar 3.500 dolar AS.

Objek wisata menyaksikan hiu paus di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila, Bone Kabupaten Gorontalo, resmi dibuka kembali untuk umum mulai Minggu (17/4/2016). Gubernur Gorontalo menyatakan pembukaan tersebut menandai mulai diterapkan peraturan baru mengenai cara berinteraksi pengunjung dengan hiu. kawanan hiu paus yang muncul di daerah tersebut menimbulkan sumber pendapatan baru bagi warga dan nelayan setempat.

Pemerintah melakukan implementasi penerapan dana investasi real estate (DIRE) di daerah dengan menurunkan tarif pajak Penghasilan (Pph) final menjadi 0,5 persen dan tarif Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen dalam paket kebijakan ekonomi ke-11.