tirto.id - Pemerintah sedang menyiapkan bisnis agregator yang terdiri atas lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendampingi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Lima BUMN tersebut antara lain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Mega Eltrans, PT Bhanda Gara Reksa, dan PT Pos Indonesia.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti di Padang, Selasa, (3/5/2016) menyampaikan hal itu pada acara diseminasi hasil-hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan bertajuk "Perjanjian Perdagangan Dalam Peningkatan Ekpor Indonesia" yang digelar oleh Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat (Sumbar).
Tjahya menyatakan konsep bisnis agregator tersebut sedang dibahas dan setelah diresmikan diharapkan dapat berfungsi sebagai jasa perantara untuk membantu pendampingan UMKM agar bisa melakukan kegiatan ekspor.
Tjahya mengatakan meskipun sudah ada paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah seperti program kredit usaha, persoalan yang dihadapi UMKM saat ini masih seputar modal.
"Jadi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana pelaku UMKM melek teknologi informasi sehingga tahu kondisi dan keinginan pasar," katanya.
Saat ini, kata Tjahya, pasar sudah terbuka dengan produk-produk UMKM namun masih berskala kecil sehingga sulit bersaing apabila dilakukan pemasaran sendiri. Oleh karena itu, akan dibuat konsep agregator yang diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan produksi.
Sementara itu Konsultan ASEAN Economic Comunity Center Kementerian Perdagangan Kris Sandhi Soekartawi mengatakan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), UMKM harus meningkatkan daya saing dengan menjadikan usaha yang dikelola sebagai bagian dari rantai nilai pasar global.
"Petakan usaha yang dikelola bangun jaringan dari hulu hingga hilir," ujar Kris.
Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumbar, Asnawi Bahar menilai belum ada produk unggulan daerah, utamanya Sumbar, yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi MEA.
"Dalam memasuki MEA perlu adanya produk-produk yang memang memiliki daya saing dengan kualitas standar internasional, namun hingga saat ini produk seperti itu belum ada di Sumbar," kata Asnawi.
Ia menilai produk yang dimiliki Sumbar hanya bisa bertahan di daerah sendiri, misalnya rendang atau sanjai.
