tirto.id - Direktur Pengelola Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat guna mengatasi permasalahan lahan hutan dengan membuat moratorium konsesi lahan gambut. Kendati demikian, keputusan tersebut perlu diikuti dengan reformasi yang dapat menghentikan dorongan melakukan konversi hutan dan lahan.
"Terdapat banyak alasan mengapa hutan itu penting baik bagi masyarakat maupun untuk planet ini," ucap Sri dalam keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Selasa, (19/4/2016)
Sri menerangkan kurang lebih sekitar seperlima populasi global atau 1,3 miliar manusia di dunia bergantung pada hutan sebagai lahan pekerjaan dan penghasilan mereka. Di sisi lain, terdapat 350 juta masyarakat adat yang juga hidup di dalam atau di sekitar hutan, yang jelas-jelas menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada hutan. Oleh karena itu, hutan adalah sumber energi penting.
"Sekitar 65 persen pasokan energi inti datang dari biomassa padat seperti kayu bakar dan arang kayu," kata Sri.
Sri mengatakan tantangan untuk menjaga hutan merupakan kerja yang sangat kompleks. Ia mencontohkan, di Indonesia saja terdapat 2,6 juta hektare lahan hutan dan gambut yang dibakar dan dibersihkan hanya untuk kepentingan produksi kelapa pada tahun 2015.
Sri mengungkap, Bank Dunia baru saja memfinalisasi Rencana Aksi Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan global. Rencana tersebut akan fokus dalam bentuk dukungan terhadap negara-negara yang punya kewajiban untuk mengelola hutan dan rantai nilainya secara berkelanjutan.
Selain itu, Bank Dunia juga mendukung intervensi kehutanan yang terintegrasi dengan sektor lain seperti pertanian, energi, atau transportasi.
"Antara tahun 2002 dan 2015, kami mendukung lebih dari operasi kehutanan atau terkait kehutanan dengan komitmen kumulatif sebesar 15,7 miliar dolar AS (di seluruh dunia)," kata Sri.
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah hendak melakukan moratorium pemberian izin konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi di Indonesia pada Kamis, (14/4/2016).
"Tadi saya 'bisikin' Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan kelak pengusaha maupun petani sawit tidak boleh meminta lahan untuk konsesi tanaman sawit.
Sementara itu, menanggapi kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah ini, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (18/4/2016) mengharapkan agar pemerintah segera memaparkan kebijakan teknis terkait moratorium tersebut agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
"Moratorium kami mendukung. Yang kami tunggu adalah kebijakan teknisnya," kata Bayu.
Bayu mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa permintaan minyak nabati di dunia terus bertambah dan tidak pernah menurun, maka sebaiknya pemerintah segera mengumumkan kebijakan teknis terkait moratorium tersebut.
Reporter: Mutaya Saroh
Penulis: Mutaya Saroh
