Indeks Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan Dan Satwa Liar

Merebaknya kasus kekejaman terhadap satwa terus merebak dan menjadi perbincangan publik. LSM mendesak pemerintah untuk merevisi UU No.5 tahun 1990 untuk memuat pemidanaan kekejaman satwa tidak hanya individu tetapi juga korporasi dan lembaga konservasi.

Sebanyak 60 persen populasi kera, monyet, lemur, dan lorises terancam punah akibat pelenyapan habitat hingga dijadikan santapan manusia. Upaya penanggulangan yang tegas harus segera direalisasikan. Ini karena dalam konteks ekosistem dunia, punahnya satwa liar turut membawa kerugian besar bagi umat manusia.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Semarang, Hendrik Tri Setiawan telah tertangkap tangan melakukan transaksi jual beli seekor bayi beruang madu sebesar Rp6.500.000

Jakarta Animal Aid Network menampung 56 anjing. Anjing tersebut ditampung di shelter seluas 3000 meter persegi di Cijantung, Jakarta Timur. Organisasi ini juga rutin melakukan sterilisasi gratis di sejumlah kawasan untuk menekan populasi kucing dan anjing jalanan.

Direktur Pengelola Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat guna mengatasi permasalahan lahan hutan dengan membuat moratorium konsesi lahan gambut. Kendati demikian, keputusan tersebut perlu diikuti dengan reformasi yang dapat menghentikan dorongan melakukan konversi hutan dan lahan.

Ketua Singapore Institute of International Affairs, Simon CS Tay, mengatakan ide moratorium izin ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang oleh Pemerintah Indonesia merupakan ide yang bagus karena selama ini terjadi ekspansi yang berlanjut dari perkebunan sawit, baik di lahan gambut maupun mineral.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melestarikan tumbuhan dan satwa liar setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di kawasan Kepulauan Seribu.