tirto.id - Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah di Palembang, Senin, (18/4/2016) mengatakan, saat ini penduduk Indonesia masih berpenghasilan perkapita sebesar 3.500 dolar AS, namun pada 2045 pendapatan perkapita penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai angka 11.000 dolar AS, itu berarti Indonesia akan masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (middle income).
"Pada 2045 itu, Indonesia akan meninggalkan kondisi kritisnya sebagai negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan menengah karena pengaruh dari perubahan komposisi penduduk yakni didominasi usia produktif," kata Bobby.
Bobby menyadari usaha mencapai target tersebut tidak mudah karena perekonomian dalam negeri dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Apalagi, saat ini sedang terjadi pelambatan. Oleh karena itu, negara akan mendongkrak peningkatan income penduduk dalam beberapa dekade ke depan dengan melaksanakan berbagai kegiatan.
Pelambatan ekonomi dunia ini dapat ditinjau dari kondisi perekonomian Cina yang sampai saat ini belum membaik setelah terdampak krisis pada 2008. Bahkan, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Christine Lagarde pada awal April lalu memberi peringatakan kepada sejumlah negara berkembang atas kondisi global yang sedang berlangsung. Tak terkecuali, dampak besar pelambatan ekonomi.
Bagi Indonesia, peringatan tersebut sudah terasa, sebab kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mengalami penurunan pertumbuhan di sektor riil sebesar 1,4 persen, yakni dari 6,2 persen menjadi 4,8 persen. Sementara di sektor investasi terjadi penurunan sebesar 4,6 persen, yakni dari 8,9 persen menjadi 4,3 persen, sektor ekspor dan impor pun ikut mengalami kemerosotan.
"Kondisi ini jelas berimbas karena sudah meningkatkan pengangguran terbuka dan penduduk miskin," kata Bobby, saat dijumpai seusai acara "Diseminasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian Nasional dan Klinik Bisnis di Wilayah Barat.”
Oleh karena itu, Bobby mengatakan negara akan selalu menjaga arah percepatan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Salah satu langkah yang ditempuh ialah dengan mengubah kebijakan fiskal pada 2014. Pemerintah menggeser belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke bidang produktif, seperti pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga melakukan pengendalaian di bidang moneter, yakni dengan fokus pada pengendalian inflasi dan meningkatkan koordinasi di lini lapangan di bawah koordinasi Bank Indonesia agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 persen.
"Namun berbagai upaya dari fiskal dan moneter ini tidak akan optimal jika tidak dibarengi reformasi struktural di birokrasi," kata Bobby.
(ANT)
