tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp44 Trilliun guna melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga profesional melalui pelatihan dan pendidikan vokasional berjangka panjang.
"Soal anggaran, diperkirakan untuk lima tahun ke depan perlu sekitar Rp44 triliun. Itu kurang dari 10 persen dari anggaran pendidikan umum yang sebesar Rp414 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, (19/4/2016).
Rizal mengaku usulan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan dijadwalkan akan dibahas dalam rapat kabinet selanjutnya. Ia menyatakan, dasar pengajuan anggaran tersebut diambil dari analisa anggaran pelatihan dan pendidikan vokasional dari program kejuruan selama ini yakni sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja (BLK).
"Fisiknya sudah ada. Yang penting itu 'trainer'-nya (pelatihnya). Nanti di tiap BLK akan ada country partner dan cooperate associate," kata Rizal.
Rizal menjelaskan, maksud country partner dalam rencana tersebut yaitu menjalin kerja sama dengan negara lain dalam hal menyediakan instruktur, kurikulum, dan peralatan kerja. Ia mencontohkan Jerman bisa menjadi mitra dalam bidang otomotif.
"Misal, Jerman yang bagus di permesinan atau otomotif. Nanti infrastruktur dan peralatan kita kerja sama dengan Jerman," kata Rizal.
Sementara corporate associate, kata Rizal, merupakan peran perusahaan dalam bidang industri terkait dengan negara pemberi bantuan pendidikan sesuai tren industri.
Rizal menambahkan, meski secara fisik lembaga pelatihan dan pendidikan vokasional sudah tersedia, skalanya masih kecil sehingga diperlukan adanya spesialisasi lembaga pelatihan sesuai sektor unggulan di daerah-daerah agar pelatihan dan pendidikan vokasional berskala besar bisa berjalan lebih masif.
"Jadi ada spesialisasi masing-masing. Terutama di sektor unggulan kita agar dapat kompensasi dan pengkajian lebih tinggi," kata Rizal.
Dalam hal ini, Rizal menyebut perusahaan BMW atau Mercy bisa menjadi pengajar langsung di perusahaan-perusahaan di bidang otomotif.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengungkap selama ini dua pola pelatihan dan pendidikan berupa country partner dan corporate associate tersebut telah dijalankan namun memang belum terjadi secara masif.
"Pengalaman di Kemenaker, kami sudah pakai pola itu. Tapi ini yang hendak kami dorong menjadi masif. Pokoknya agenda kami mau dorong percepatan dan masifikasi," kata Menteri Hanif.
(ANT)
Reporter: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
