Indeks Tulisan
Jaksa KPK Tuntut Sekjen KONI Dihukum 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK menuntut Sekjen KONI dihukum 4 tahun penjara karena diduga menyuap Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Tepatkah Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang?
Doktor Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menilai polisi sudah benar dalam penerapan pasal TPPU dalam kasus Bachtiar Nasir.
KPK Panggil Anggota DPR Fraksi Golkar Terkait Suap PLTU Riau-1
KPK memanggil anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Hawafie Saleh dalam pemeriksaan kasus dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
KPK: Menag Baru Laporkan Penerimaan Rp 10 Juta Seminggu Usai OTT
Febri mengatakan, saat ini penyidik KPK sedang berkoordinasi terkait uang Rp10 juta Menteri Agama Lukman Hakim tersebut.
Kenapa Menag Lukman Tak Kunjung Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan?
Lukman membenarkan soal duit Rp10 juta. Namun, ia mengklaim uang itu sudah dilaporkan ke KPK sebagai bentuk gratifikasi.
Menag Lukman Benarkan Terima Rp10 Juta, Tapi Sudah Lapor KPK
Lukman Hakim Saifuddin mengakui pernah menerima duit Rp10 juta dari Haris Hasanuddin. Tapi, dia mengklaim sudah melaporkan gratifikasi itu kepada KPK.
KPK Fasilitasi Komnas HAM Periksa Irwandi Yusuf Terkait Kasus HAM
KPK memfasilitasi Komnas HAM untuk meminta keterangan Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan pelanggaran HAM selama pemberlakuan DOM di Aceh tahun 2000 hingga 2004.
Eni Saragih Diperiksa Jadi Saksi Kasus Suap PLTU Riau Sofyan Basir
Terpidana kasus dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir.
Penetapan Tersangka Bachtiar Nasir Dinilai Dipaksakan Oleh Polisi
Polisi dinilai terlalu memaksakan diri untuk menjadikan tersangka mantan ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, terlihat dari banyaknya pasal yang digunakan untuk menjeratnya.
Alasan Polisi Jadikan Bachtiar Nasir Tersangka TPPU Dipertanyakan
Penetapan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipertanyakan.
KPK Periksa Melchias Mekeng dalam Kasus Korupsi KTP Elektronik
KPK akan memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik, hari ini.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Penuhi Panggilan KPK
Menag Lukman Hakim Saifuddin memenuhi panggilan untuk diperiksa KPK terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag dan tiba di KPK sekitar pukul 09.50 WIB.
KPK Periksa Gamawan Fauzi sebagai Saksi Korupsi E-KTP
KPK memanggil mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk diperiksa pada Rabu (8/5/2019) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
Suap Jual Beli Jabatan: KPK Periksa Menag Lukman Hakim Hari Ini
Hari ini KPK memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama.
Agus Martowardojo Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus E-KTP
Agus Martowardojo mangkir dari panggilan KPK tanpa alasan yang jelas. KPK berencana memeriksa Agus sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari.
Bupati Solok Selatan Jadi Tersangka Suap Proyek Masjid dan Jembatan
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pembangunan masjid dan jembatan.
Ahmadi Noor Supit Sebut Proyek e-KTP Dibahas Banggar era Mekeng
Ahmadi Noor Supit mengklaim tidak mengetahui pembahasan proyek e-KTP di Banggar DPR. Menurut dia, pembahasan proyek e-KTP dilakukan saat Banggar dipimpin Melchias Markus Mekeng.
Sidang Praperadilan: KPK Bersikukuh OTT Kasus Romi Sah
KPK bersikukuh operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romahurmuziy tersangka kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy, Selasa (7/5/2019).
Kemenag Pastikan Menteri Lukman akan Penuhi Panggilan KPK
KPK meminta Menteri Lukman membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan seleksi jabatan di Kementerian Agama.
KPK Nilai Romahurmuziy Tak Paham Soal Kasus yang Menjeratnya
Menurut Febri, Romahurmuziy keliru memahami kewenangan KPK menangani perkara sebagaimana diatur di Pasal 11 UU KPK.