Jay Akbar

Jay Akbar

Indeks Tulisan

Menggoyang Novanto: dari Papa Minta Saham Sampai E-KTP
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

Menggoyang Novanto: dari Papa Minta Saham Sampai E-KTP

Penetapan Novanto sebagai tersangka dinilai merusak citra lembaga DPR dan memberatkan elektabilitas Partai Golkar.
Siti Asma Ratu Agung: dari ICMI, Prabowo, hingga Motivator
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

Siti Asma Ratu Agung: dari ICMI, Prabowo, hingga Motivator

Pakai nama ICMI buat dukung Prabowo pada Pilpres 2014, motivator bertema ekonomi, menulis buka yang sukar ditelusuri di dunia maya.
Tidak Dikenal GNPF MUI, Partai Syariah 212 Siap Klarifikasi
Politik
Rabu, 19 Juli 2017

Tidak Dikenal GNPF MUI, Partai Syariah 212 Siap Klarifikasi

Juru bicara GNPF MUI mengaku tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam deklarasi Partai Syariah 212.
Partai Syariah 212 Jaring Anggota Melalui Grup Whatsapp
Politik
Rabu, 19 Juli 2017

Partai Syariah 212 Jaring Anggota Melalui Grup Whatsapp

Meski verifikasi kepengurusan partai politik di Kementerian Hukum dan HAM telah berakhir sejak September 2016 lalu, Partai SYariah 212 menargetkan diri ikut Pemilu 2019.
Saat DPRD Kejar Target Menaikkan Uang Tunjangan
Politik
Rabu, 19 Juli 2017

Saat DPRD Kejar Target Menaikkan Uang Tunjangan

Dari 32 program legislasi daerah yang disepakati antara DPRD dan Pemprov DKI, hanya ada ada empat raperda yang selesai dibahas dan diserahkan ke Kemendagri.
Polisi Tidak Boleh Melakukan Kekerasan Saat Menginterogasi
Hukum
Selasa, 18 Juli 2017

Polisi Tidak Boleh Melakukan Kekerasan Saat Menginterogasi

Dalam melakukan interogasi tidak boleh ada penyiksaan untuk memaksa orang untuk mengaku.
Hukum
Selasa, 18 Juli 2017

"Kekebalan" Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTP

Nama Novanto kerap lolos dalam sejumlah kasus korupsi. Kesaktiannya berakhir dalam kasus e-KTP
Fadli Zon: Novanto Mundur Tidak Perlu Tunggu Mahkamah Dewan
Politik
Selasa, 18 Juli 2017

Fadli Zon: Novanto Mundur Tidak Perlu Tunggu Mahkamah Dewan

Dalam UU MD3 seorang tersangka masih tetap menjadi anggota DPR.
Sejak Dicekal Novanto Delegasikan Tugas ke Pimpinan Lain
Politik
Selasa, 18 Juli 2017

Sejak Dicekal Novanto Delegasikan Tugas ke Pimpinan Lain

Pimpinan DPR akan menggelar rapat hari ini membahas penetapan tersangka Novanto.
Mahkamah Dewan: Novanto Diproses Jika Sudah Terdakwa
Politik
Selasa, 18 Juli 2017

Mahkamah Dewan: Novanto Diproses Jika Sudah Terdakwa

Mahkamah dewan akan meminta keterangan resmi ke KPK mengenai penetapan tersangka Novanto.
Hanura Nilai Penetapan Tersangka Novanto Ujian Berat DPR
Politik
Selasa, 18 Juli 2017

Hanura Nilai Penetapan Tersangka Novanto Ujian Berat DPR

Hanura berharap penetapan tersangka Novanto tidak ganggu kinerja DPR.
KPK Bantah Penetapan Tersangka Setnov Terkait Pansus KPK
Hukum
Senin, 17 Juli 2017

KPK Bantah Penetapan Tersangka Setnov Terkait Pansus KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo membantah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang dibentuk DPR.
Drajad Wibowo: PDIP Juga Sering Tak Sejalan dengan Presiden
Politik
Minggu, 16 Juli 2017

Drajad Wibowo: PDIP Juga Sering Tak Sejalan dengan Presiden

Terkait wacana reshuffle, fungsionaris PDI Perjuangan menyoroti fraksi PAN di DPR yang kerap bersikap berbeda dengan pemerintah, padahal partai ini bergabung dalam koalisi pemerintah.
Seluk-Beluk PT DGI, Perusahaan Pertama Tersangka Korupsi
Hukum
Sabtu, 15 Juli 2017

Seluk-Beluk PT DGI, Perusahaan Pertama Tersangka Korupsi

Pertama kali dalam sejarah KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Sandiaga Uno dipanggil KPK sebagai mantan komisaris perusahaan tersebut, PT DGI.
Telegram, Makin Populer (Dianggap) Makin Mengkhawatirkan
Teknologi
Sabtu, 15 Juli 2017

Telegram, Makin Populer (Dianggap) Makin Mengkhawatirkan

Telegram akan diblokir karena dianggap oleh pemerintah Indonesia "membantu penyebaran radikalisme." Padahal tak semua konten di Telegram berbahaya. Banyak kelompok diskusi bermanfaat di layanan pesan tersebut.
Kominfo Blokir Telegram
Teknologi
Jumat, 14 Juli 2017

Kominfo Blokir Telegram

Telegram diblokir oleh Kominfo karena mengandung konten-konten yang mengajarkan radikalisme.
Presidential Threshold Bikin Pembahasan RUU Pemilu Deadlock
Politik
Jumat, 14 Juli 2017

Presidential Threshold Bikin Pembahasan RUU Pemilu Deadlock

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.
Hari ini DPR dan Pemerintah Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu
Politik
Kamis, 13 Juli 2017

Hari ini DPR dan Pemerintah Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu

Jika hari ini deadlock, pembahasan RUU Pemilu untuk menentukan ambang batas presidensial akan diambil lewat jalan voting.
Yusril: Perppu Hapus Kewenangan Pengadilan Bubarkan Ormas
Hukum
Rabu, 12 Juli 2017

Yusril: Perppu Hapus Kewenangan Pengadilan Bubarkan Ormas

Yusril menilai Perppu yang dikeluarkan pemerintah  tumpang tindih dengan norma-norma dalam KUHP.
PBNU: Perppu Percepat Pembubaran HTI
Hukum
Rabu, 12 Juli 2017

PBNU: Perppu Percepat Pembubaran HTI

HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.