Jay Akbar
Indeks Tulisan
Kasus Acho dan Hak-Hak Konsumen yang Diabaikan
UU ITE kerap digunakan untuk mempidanakan konsumen.
Usai Reses MKD Periksa Politikus Nasdem Victor Laiskodat
Pidato Victor Laiskodat dinilai bernada provokasi dan mengganggu kerukunan umat beragama.
Partai-Partai Bereaksi Keras atas Pidato Politikus Nasdem
Victor Laiskodat dituntut meminta maaf atas pidatonya yang menyebut Gerindra, Demokrat, PAN, mendukung ekstremis dan intoleran.
Menjawab Tudingan Susi, PKB: Kami Tidak Tertarik Pos KKP
PKB menilai kebijakan Susi yang melarang cantrang merugikan nelayan.
Pendaftar CPNS via Online Padat, BKN: Tenang Masih 30 Hari
Masih ada waktu bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran CPNS melalui online.
Polri, KPK, & DPR Tepis Usul Novel Baswedan soal TGPF
Politikus PDI Perjuangan menolak ide pembentukan TGPF penyerangan terhadap Novel Baswedan.
DPR Minta Kemenpora Cairkan Anggaran Pramuka
DPR menilai tidak ada relevansi antara kehadiran Adhyaksa di acara HTI dengan organisasi Pramuka.
Novel Tuding Perwira Polri Inisiasi Teror ke Penyidik KPK
Novel meminta dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus penyerangan terhadapnya.
Novel: Ada Petinggi Polri yang Beri Tahu Saya Akan Diserang
Novel menyebut ada dua kelompok di internal Polri yakni yang ingin melindunginya dan mencari-cari kesalahannya.
MUI Tolak Suksesi Nasional dengan Cara Tidak Konstitusional
Pada perayaan Milad ke-42 Tahun MUI, Ma’ruf Amin meminta umat Islam bertanggung jawab memelihara Pancasila sebagai dasar negara dan keutuhan NKRI.
Saat Adnan Bantah Terima 1 Miliar dari Nazaruddin
Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.
Adhyaksa: Jangan Campur Adukkan Pramuka dengan Pribadi
Adhyaksa mengklaim telah menjelaskan posisi kehadirannya di acara HTI kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, BIN, dan Imam Nachrowi.
Dana Pramuka Ditangguhkan, Menpora: Kami Harus Hati-Hati
Pembekuan dana Pramuka hanya langkah awal Kemenpora, karena Ketua Pramuka diduga terlibat dalam organisasi yang sudah dilarang pemerintah, HTI.
Perppu Ormas Berpotensi Memicu Diskriminasi dan Persekusi
Pembubaran ormas tanpa mekanisme pengadilan berpotensi menciptakan diskriminasi dan persekusi terhadap anggotanya.
Mendagri: PNS Terlibat Ormas Anti Pancasila Silakan Mundur
Beredar sebuah dokumen yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS.
Simpang Siur Kasus Penggerebekan Gudang Beras Maknyuss
Polri memberikan beberapa penjelasan pasca penggerebekan gudang beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago pekan lalu. Beberapa klarifikasi disampaikan kepolisian, menanggapi informasi yang sempat beredar.
Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri
Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).
Fahri Hamzah: "Dokumen HTI" Bisa Menjadi Dosa Politik Jokowi
Fahri mengatakan presiden bisa digulingkan karena peredaran dokumen yang memuat nama-nama anggota, pengurus, dan simpatisan HTI.
PAN Nekat Walkout dari Pembahasan RUU Pemilu, Kenapa?
PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.
PDIP Bantah UU Pemilu Batasi Pesaing Jokowi di Pilpres
Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.