Untuk memberikan layanan terbaik kepada Anda pengguna Kami menyimpan cookies di gawai Anda. Kami mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Data yang Kami kumpulkan antara lain nama akun, email, dan gambar profil yang tersambung akun Google Anda. Data interaksi tersebut Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
Kemenkes: 42 dari 78 Jemaah Haji Meninggal akibat Sakit Jantung
Kemenkes mencatat hingga hari ke-25 ibadah haji 2023, sebanyak 42 dari 78 jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi disebabkan penyakit jantung.
Kemenkes Skrining Pekerja di IKN untuk Cegah Malaria
Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran penyakit malaria yang berpotensi meningkat seiring tingginya arus mobilitas di wilayah IKN.
Pemerintah Bahas Alternatif Libur Iduladha Jadi 2 Hari
Alternatif yang dibahas mengenai rencana penetapan libur Iduladha menjadi dua hari, yaitu pada 28 Juni dan 29 Juni 2023.
Kemenkes: BPJS Kesehatan di Bawah Menkes agar Layanan Lebih Baik
Wacana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) tertuang dalam Omnibus Law RUU Kesehatan.
Gandeng Tim Ahli, Kemenkes Bahas Kebijakan Vaksinasi saat Endemi
Skema vaksinasi COVID-19 rencananya akan mengikuti layaknya program imunisasi rutin yang sudah dijalankan oleh pemerintah.
Kemenkes Klaim RUU Kesehatan Libatkan Partisipasi Publik Luas
Kemenkes mengklaim telah menampung partisipasi publik terkait RUU Kesehatan melalui daring dan luring lebih dari 115 kali dengan dihadiri 72 ribu peserta.
BPJS Kesehatan Tanggung Jawab ke Menkes, YLKI: Mau Cawe-Cawe?
YLKI mempersoalkan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Suku Baduy & Permintaan Putus Jaringan Internet di Tanah Ulayat
Sekda Lebak Budi sebut pihaknya menghormati permintaan dari masyarakat Baduy untuk menjaga adat kebudayaan mereka.
PM Belanda Tak Masuki Dampak Legalistik Pengakuan Kemerdekaan RI
Menurut Bonnie Triyana, pengakuan yang tidak secara yuridis dapat berujung kekerasan Belanda di masa revolusi tak bisa dianggap sebagai kejahatan perang.
Kedubes Belanda Respons Pernyataan PM Rutte soal Proklamasi RI
Dubes Grijns menyebut posisi Belanda tak berubah usai pernyataan tersebut lantaran secara politik & moral Belanda sudah menerima kemerdekaan RI sejak 2005.
Nihil Pembatasan Iklan Rokok, RUU Kesehatan Diminta Ditunda
Indonesia dianggap masih sangat terbelakang dalam penanganan penanggulangan peningkatan konsumsi zat adiktif terutama rokok.
Kemenag: Pelunasan Kuota Tambahan Jemaah Haji Reguler Capai 85%
Per 12 Juni 2023, pelunasan Kuota Tambahan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bpih) Jemaah Haji Reguler tahun ini sudah mencapai 85,46 persen.
Lima Organisasi Nakes Batal Mogok Kerja Tolak RUU Kesehatan
Kendati demikian, IDI bersama empat organisasi profesi lain, secara tegas masih menolak pembahasan RUU Kesehatan dan masih menuntut tuntutan yang sama.
Penyakit ISPA Tinggi, Nakes Diminta Perkuat Layanan Emergensi
Tenaga kesehatan haji (TKH) diminta terus memberikan edukasi kepada jemaah agar sering minum dan jangan menunda haus.
Pemerintah Diminta Tetap Gratiskan Vaksin COVID-19 saat Endemi
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) meminta pemerintah tetap menggratiskan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap, yaitu dosis pertama dan kedua.
Pemerintah Diminta Tetap Gelar Surveilans COVID-19 saat Endemi
Pemerintah juga diminta tetap mendukung penelitan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait COVID-19.
Menuju Endemi, Menko PMK Pastikan Vaksin COVID-19 akan Berbayar
Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan vaksinasi akan berbayar saat status pandemi beralih menjadi endemi COVID-19.
RSCM: Pasien Obesitas Fajri Ditangani Tim Dokter Multidisiplin
Pasien obesitas berbobot sekitar 260 kilogram, Muhammad Fajri (26) sedang dirawat di RSCM Jakarta dalam kondisi stabil.
KemenPPPA Dorong Aparat Tingkatkan Kompetensi Terapkan UU TPKS
KemenPPPA mendorong aparat penegak hukum dapat meningkatkan kompetensi jajarannya agar pelaksanaan UU TPKS dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus.
Komisi X DPR: Wacana 'Marketplace' Guru Perlu Dikaji Ulang
Menurut Komisi X DPR RI, mekanisme tersebut tidak pantas karena seakan-akan menjadikan guru sebagai sebuah komoditi yang bergantung pada mekanisme pasar.