Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah reporter (ekonomi dan bisnis) bekerja sejak Maret 2022 di TirtoID. Adit mengawali karier di salah satu kanal berita online di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) selama hampir 4 tahun. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Gaya Komunikasi Gibran & Seberapa Pengaruh bagi Pemilih Pilpres?
Kunto menilai faktor public speaking tidak akan terlalu berpengaruh ke tingkat keterpilihan pada Pilpres 2024.
Sisi Lain Program Kartu Prakerja yang Dikritik Cak Imin
Denni menjelaskan pelatihan online bisa menjadi solusi untuk meningkatkan skills bagi penerima Prakerja dari daerah-daerah terluar Indonesia.
Cerita Aiman Witjaksono Pilih Berpolitik & Dilaporkan ke Polisi
Aiman Witjaksono bercerita soal keputusan terjun ke politik, risiko yang dihadapi hingga terkait pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya.
Indonesia & Korea Sepakati Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari MoU penggunaan mata uang lokal kedua bank sentral yang disepakati pada Mei 2023.
Survei LSI: Prabowo-Gibran Unggul, Ganjar-Mahfud & AMIN Bersaing
LSI mencatat sebanyak 8,3 persen responden belum menjawab, jumlahnya turun dibandingkan Oktober yang sebesar 18,3 persen.
Pemerintah Diminta Tutup Perlintasan Sebidang Jelang Nataru
MTI sebut pemerintah pusat dan daerah idealnya menutup pelintasan sebidang yang rawan kecelakaan menjelang Natal dan tahun baru.
TPN Sebut Ganjar-Mahfud Tak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat
Chico memastikan Ganjar dan Mahfud MD siap dalam menghadapi debat perdana yang digelar pada 12 Desember 2023.
KPU Batasi Pendukung Paslon yang Hadir Debat Maksimal 50 Orang
KPU sebut kuota undangan pendukung masing-masing capres sebanyak 50 orang merupakan kesepakatan bersama.
Polemik Media Center Indonesia Maju Besutan Bahlil Lahadalia
Media Center Indonesia Maju yang dibentuk Bahlil Lahadalia menuai polemik di tengah hiruk pikuk Pilpres 2024, apalagi tidak dibentuk oleh Kominfo.
Mengulas Kebijakan Hilirisasi Nikel Jokowi yang Dikritik AMIN
Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong, menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Jokowi justru memiliki tiga masalah besar.
Jalan Terjal Transformasi Kebijakan Pupuk Subsidi untuk Petani
Ombudsman menilai langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah belum cukup mengatasi permasalahan pupuk subsidi di tingkat petani.
Ada Apa dengan Direksi Unilever Ramai-Ramai Mengundurkan Diri?
Unilever pastikan proses transisi perubahan dalam struktur kepemimpinan akan berlangsung tanpa mengganggu kelancaran operasional bisnis.
Menguak Penyebab Rendahnya Perdagangan Karbon di Indonesia
BEI sudah melakukan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan seperti perusahaan tercatat dan akademisi. Ini dilakukan untuk menggairahkan pasar karbon.
Kilau Insentif Pajak di Ibu Kota Nusantara demi Tarik Investor
Insentif pajak dinilai bukan pertimbangan utama investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan pemodal?
Menanti Strategi Pemerintah Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru
Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang Nataru, apalagi harga-harga sudah naik sejak lama.
Mengkaji Janji Program Makan Siang & Susu Gratis Prabowo-Gibran
Grace Natalie sebut program makan siang gratis dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil butuh anggaran mencapai Rp400 triliun.
Target Jumbo Investasi di Tahun Politik, Memungkinkan Tercapai?
BKPM optimistis tren investasi akan tetap tumbuh meski Indonesia memasuki tahun politik. Hal ini berkaca dari Pemilu 2014 dan 2019.
Skandal Putusan MK & Kartelisasi Politik yang Lemahkan Demokrasi
Pakar Hukum Tata Negara, Herlambang P Wiratraman, menilai keputusan MK tersebut jelas menodai demokrasi di Tanah Air.
Janji Anies Baswedan agar Pekerja Informal Tak Jadi Tunawisma
Anies Baswedan berjanji akan merevisi regulasi KPR agar para pekerja informal bisa kredit rumah sehingga mereka tidak menjadi tunawisma.
Ironi Anggaran Jumbo Kampanye yang Tak Membuat UMKM Bergeliat
Orderan kaos dan atribut peraga kampanye (APK) tidak lagi semanis pemilu sebelumnya. Meski permintaan ada, tapi kenaikannya tak signifikan.