Chusnul Chotimah

Chusnul Chotimah

Indeks Tulisan

Bupati Rokan Hulu dan Tren Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Hukum
Kamis, 18 Mei 2017

Bupati Rokan Hulu dan Tren Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Pasal 84 ayat (2) dan (3) UU Pemda menyebutkan jika setelah diaktifkan kembali, kemudian kepala daerah tersebut bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kepala daerah tersebut diberhentikan secara tetap.
KPU Sulit Siapkan Pilpres 2019 Jika RUU Pemilu Belum Selesai
Politik
Rabu, 17 Mei 2017

KPU Sulit Siapkan Pilpres 2019 Jika RUU Pemilu Belum Selesai

Arif menyebutkan, lambannya pembahasan RUU Pemilu oleh pansus DPR memberikan beberapa implikasi terhadap kinerja penyelenggara. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya berdampak pada KPU Pusat, tetapi juga ke KPU daerah-daerah.
JPPR Tak Sepakat Dana Saksi Pileg & Pilpres Pakai APBN
Ekonomi
Rabu, 17 Mei 2017

JPPR Tak Sepakat Dana Saksi Pileg & Pilpres Pakai APBN

Koordinator Nasional JPPR, Sunanto mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat jika dana saksi Pileg dan Pilpres 2019 didanai oleh APBN.
Kemendagri Belum Terima Salinan Keputusan Vonis Ahok
Hukum
Rabu, 17 Mei 2017

Kemendagri Belum Terima Salinan Keputusan Vonis Ahok

Kemendagri belum menerima salinan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait hasil vonis hakim terhadap Ahok.
Mendagri & Menteri PAN-RB Percepat Implementasi e-Government
Politik
Rabu, 17 Mei 2017

Mendagri & Menteri PAN-RB Percepat Implementasi e-Government

Mendagri dan Menteri PAN-RB membahas percepatan terkait penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) terpadu dan terpusat.
Pemkot Jaksel Gelar Sidak Produk Makanan Jelang Lebaran
Sosial budaya
Selasa, 16 Mei 2017

Pemkot Jaksel Gelar Sidak Produk Makanan Jelang Lebaran

Sidak produk makanan itu bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat soal makanan yang layak dikonsumsi dan memenuhi kriteria sehat.
Razia Kem Chicks, BPOM DKI Temukan Banyak Makanan Rusak
Sosial budaya
Selasa, 16 Mei 2017

Razia Kem Chicks, BPOM DKI Temukan Banyak Makanan Rusak

Dari 40 sampling yang diperiksa di Kem Chick, empat produk makanan izin edarnya sudah kedaluwarsa.
Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Oktober
Politik
Senin, 15 Mei 2017

Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Oktober

Arif mengatakan sudah ada 73 parpol yang kini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Namun dari keseluruhan semua parpol itu, baru 35 parpol yang sudah berhasil diidentifikasi oleh KPU. Dari jumlah 35 itu, menurut Arif, sudah melakukan pelatihan sipol oleh tim KPU.
Ketum Partai Idaman Rhoma Irama Lakukan Audiensi dengan KPU
Politik
Senin, 15 Mei 2017

Ketum Partai Idaman Rhoma Irama Lakukan Audiensi dengan KPU

Rhoma menjelaskan bahwa partainya akan bertekad untuk menjadi perekat politik Indonesia, perekat ukhuwah Islamiyah dan menjadi perekat kerukunan antar beragama dan perekat kesatuan nasional.
Kemenhub Hanya Akomodir Satu Tuntutan Pengemudi Ojek Online
Sosial budaya
Senin, 15 Mei 2017

Kemenhub Hanya Akomodir Satu Tuntutan Pengemudi Ojek Online

Kementerian Perhubungan hanya bersedia mengakomodasi satu tuntutan para pengemudi ojek online, yaitu revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pengemudi Tuntut Pemerintah Akui Keberadaan Ojek Online
Sosial budaya
Senin, 15 Mei 2017

Pengemudi Tuntut Pemerintah Akui Keberadaan Ojek Online

Para pengemudi ojek online menuntut pemerintah mengakui ojek online diakui keberadaannya dalam regulasi. Mereka juga menuntut kepada perusahaan penyedia jasa ojek online memperhatikan nasib para pengemudi.
Beda Pandangan Anies dan Ahok Soal Keterlibatan Swasta
Politik
Senin, 15 Mei 2017

Beda Pandangan Anies dan Ahok Soal Keterlibatan Swasta

Anies Baswedan masih gamang meneruskan pola pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan swasta seperti yang dilakukan Ahok
Aktivis Desak Kualitas Seleksi Anggota Komnas HAM Diperbaiki
Hukum
Minggu, 14 Mei 2017

Aktivis Desak Kualitas Seleksi Anggota Komnas HAM Diperbaiki

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM mendesak agar kualitas seleksi anggota baru Komnas HAM periode 2017-2022 diperbaiki.
Aktivis Kritik Kinerja Komnas HAM di Kasus Konflik Agraria
Hukum
Minggu, 14 Mei 2017

Aktivis Kritik Kinerja Komnas HAM di Kasus Konflik Agraria

Aktivis WALHI mengkritik kelambanan Komnas HAM dalam menangani kasus konflik agraria dan perebutan SDA. 
Tim Anies-Sandiaga Sebut Konser Menang Telak adalah Hoax
Politik
Jumat, 12 Mei 2017

Tim Anies-Sandiaga Sebut Konser Menang Telak adalah Hoax

Tim Anies-Sandiaga menyanggah menyelenggarakan konser kemenangan bertajuk, "Gue Menang Telak". Menurut mereka kabar itu hoax dan tak sesuai dengan visi misi Anies-Sandiaga.
Ahok Enggan Kembali ke Dunia Politik Setelah Bebas
Hukum
Kamis, 11 Mei 2017

Ahok Enggan Kembali ke Dunia Politik Setelah Bebas

Ahok yang kini mendekam di balik jeruji Mako Brimob, enggan untuk kembali ke pemerintahan. Ahok ingin aktif sebagai pembicara di bidang sosial.
Seniman Jajang C Noer Ikut Aksi Solidaritas untuk Ahok
Hukum
Rabu, 10 Mei 2017

Seniman Jajang C Noer Ikut Aksi Solidaritas untuk Ahok

Sejumlah pendukung Ahok mengikuti aksi solidaritas di Tugu Proklamasi pada Rabu (10/5) malam. Menurut mereka, aksi itu demi Indonesia ber-Bhineka Tunggal Ika.
Aksi Solidaritas untuk Ahok Bubar Diiringi
Hukum
Rabu, 10 Mei 2017

Aksi Solidaritas untuk Ahok Bubar Diiringi "Maju Tak Gentar"

Massa pendukung Ahok menggelar aksi solidaritas. Mereka juga melakukan doa bersama secara lintas agama untuk memberi kekuatan moral kepada terpidana kasus penistaan agama itu.
Tim Advokasi GNPF MUI Puas dengan Vonis Hakim untuk Ahok
Hukum
Rabu, 10 Mei 2017

Tim Advokasi GNPF MUI Puas dengan Vonis Hakim untuk Ahok

Tim Advokasi GNPF MUI menyatakan puas dengan vonis dua tahun penjara bagi Ahok. Mereka menganggap putusan itu membuktikan persidangan perkara penistaan agama yang dilakukan Ahok berlangsung imparsial dan independen. 
GNPF MUI Akan Adakan Pertemuan Bahas Legalitas Organisasi
Hukum
Rabu, 10 Mei 2017

GNPF MUI Akan Adakan Pertemuan Bahas Legalitas Organisasi

Bachtiar Nasir mengatakan selama ini tidak ada satupun GNPF yang sudah diresmikan meskipun sudah membuka cabang di seluruh daerah di Indonesia. Ia mengklaim bahwa GNPF di daerah-daerah menginginkan adanya legalitas meskipun GNPF pusat masih sekadar panitia ad-hoc atau sementara.