Indeks Tulisan
Ridwan Kamil Cegah Terorisme Lewat Penyisiran Warga di RT RW
Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) mengupayakan pencegahan terorisme dengan metode penyisiran warga di setiap RT RW.
Wapres JK Dukung KPK Usut Kasus Suap Auditor BPK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa PDTT dan auditor BPK RI.
Djarot Imbau Transjakarta Perketat Keamanan Pasca-Teror Bom
Djarot Saiful Hidayat menargetkan Senin sore sekitar pukul 15.00-16.00 WIB, halte sudah kembali beroperasi seperti sedia kala.
Pelaku Bom di Kampung Melayu Berafiliasi dengan ISIS
Polisi mengidentifikasi kedua pelaku bom di Kampung Melayu merupakan sel jaringan ISIS di Indonesia.
Jokowi Tegaskan Terorisme Tidak Memiliki Tempat di Indonesia
Lebih lanjut, Jokowi mengimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia agar semuanya tetap tenang dan menjaga kesatuan dan tetap harus waspada.
Maarif Institute Sesalkan Aksi Teror Bom di Kampung Melayu
Maarif Institute turut berduka cita terhadap peristiwa bom Kampung Melayu yang telah menimpa para korban dan mengutuk tindakan keji pengeboman tersebut.
Pemberhentian Ahok Tinggal Menunggu Usulan DPRD DKI Jakarta
Pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta didasarkan pada pengunduran diri oleh Ahok sendiri, demikian kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
Data Korban Bom Kampung Melayu yang Dirawat di RS Hermina
Sebagian korban luka akibat bom di Kampung Melayu dirawat di RS Hermina.
Masa Jabatan Hampir Habis, Djarot Titip RPTRA ke Warga
Djarot berpesan serta menitipkan RPTRA kepada masyarakat agar menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, mengingat masa jabatannya yang akan segera berakhir pada Oktober mendatang.
Djarot Janji Akan Tanyakan Soal Penangguhan Penahanan Ahok
Pihak Ahok telah memutuskan untuk membatalkan banding dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.
Menjaga Kegiatan Rohis Sekolah dari Radikalisme
Ideologi anti-kebhinekaan telah masuk ke berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat Indonesia termasuk dalam aspek pendidikan.
Otak-atik APBD-P demi Realisasi Janji Anies-Sandi
Anies-Sandiaga ingin 100 hari program pemerintahan mereka berjalan lancar. Mereka berharap banyak agar program-program tersebut bisa disisipkan dalam APBD-Perubahan yang Pergubnya diteken oleh Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Jubir HTI Sebut Pemerintah Rugi Kalau Bubarkan Organisasinya
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memperingatkan rencana pembubaran HTI bisa merusak citra pemerintahan Joko Widodo. Alasan dia, pemerintah bisa dianggap bersikap anti-Ormas Islam bila membubarkan HTI.
Maarif Institute Minta Gerakan HTI di Kampus Diwaspadai
Maarif Institute menyayangkan adanya transfer ideologi kekerasan HTI yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus-kampus.
Humas Istiqlal Harap Jokowi Bisa Salat Tarawih Bersama
Abu berharap, Jokowi bisa hadir di minggu pertama bulan Ramadan untuk bisa melakukan ibadah bersama dengan umat Muslim lainnya di Masjid Istiqlal.
Djarot Sebut Mahasiswa Penerima KJMU Diberi Rp18 Juta
Setiap mahasiswa yang menerima KJMU dalam setiap tahunnya akan mendapatkan tunjangan sebesar 18 juta setiap tahun. Program tersebut sudah dimulai sejak tahun 2016 dengan 594 peserta.
Undang-Undang Pemilu Harus Fasilitasi Difabel dan Perempuan
Heppy mengatakan bahwa UU Pemilu sebelumnya sudah secara tegas mengatakan pentingnya alat bantu bagi disabilitas, namun sayangnya, selama ini alat bantu tersebut belum secara menyeluruh diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi baru sekadar disabilitas tunanetra.
Penyelesaian Pembahasan RUU Pemilu 2019 Kembali Molor
Atas keterlambatan itu, DPR mengklaim masih banyak isu krusial yang harus dibahas seperti metode pemberian suara, penambahan jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential treshold, dana saksi, dan desain lembaga penyelenggara Pemilu.
Pro-Kontra Penghapusan Pasal Penodaan Agama
Ada aspirasi agar pasal penodaan agama direvisi sehingga jelas batas-batas antara tindakan penodaan agama dan bukan penodaan agama.
Aktivis 98 Tolak Pasal Penistaan Agama
KA KBUI mengecam vonis pidana penistaan agama atas Ahok dan terpidana lainnya, termasuk menolak penggunaan pasal penistaan agama pasal 156 dan 156a KUHP. Menurut mereka, UU pencegahan penodaan agama tersebut merupakan produk hukum yang melanggar HAM, juga nilai-nilai keberagaman Indonesia.