Indeks Tulisan
GNPF MUI Akan Adakan Pertemuan Bahas Legalitas Organisasi
Bachtiar Nasir mengatakan selama ini tidak ada satupun GNPF yang sudah diresmikan meskipun sudah membuka cabang di seluruh daerah di Indonesia. Ia mengklaim bahwa GNPF di daerah-daerah menginginkan adanya legalitas meskipun GNPF pusat masih sekadar panitia ad-hoc atau sementara.
GNPF MUI Persilakan Kubu Ahok Ajukan Banding
Bachtiar Nasir meminta agar masyarakat menghentikan tuduhan-tuduhan bahwa GNPF MUI anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), anti kebhinekaan
Keharuan Balai Kota di Hari Pertama Setelah Ahok Lengser
Meski Ahok sudah lengser dari jabatan gubernur, Balai kota tetap dipenuhi para pendukung Ahok-Djarot.
Djarot Tenangkan Massa Pendukung Ahok di Rutan Cipinang
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berupaya menenangkan massa pendukung Ahok yang menggelar aksi protes di depan Rutan Cipinang pada Selasa malam. Djarot juga meminta mereka segera pulang dan menyudahi aksinya.
Ahok Akan Mendapat Perlakukan Sama Dengan Tahanan Lain
"Kalau tahanan mana ada pejabat. Kalau dia pejabat enggak akan ditahan. Tahanan semua sama. Enggak ada tahanan pejabat," ungkap Wayan.
Djarot Ajukan Jaminan agar Ahok Tidak Ditahan
Djarot ingin Ahok tidak ditahan. Namun, pengamat hukum menilai hal itu tidak bisa dilakukan.
Mendagri Segera Angkat Djarot Sebagai Plt Gubernur Jakarta
Mendagri Tjahjo Kumolo menjanjikan akan segera mengangkat wagub Djarot sebagai Plt Gubernur Jakarta.
Ahok Divonis 2 Tahun, Djarot Sebut Masih Bisa Ajukan Banding
Dengan vonis tersebut, Djarot menyatakan siap untuk mem-backup Ahok sebagai gubernur dan mengambil alih tanggung jawab termasuk siap untuk melindungi Ahok.
Wacana Jadikan KPU Kabupaten/Kota Ad-Hoc Tak Substansial
Terkait wacana KPU kabupaten/kota bakal bersifat ad-hoc, hal tersebut dinilai sebagai langkah yang mundur ke belakang.
BJ Habibie Minta Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 98
Dalam peringatan 98, Habibie mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh melupakan fakta tragedi tersebut. Meski banyak yang mengatakan jumlah korban tidak sampai 250 jiwa, kata dia, namun hal tersebut merupakan ujung tombak dari ketidakadilan.
Pihak MRT Klarifikasi Soal "Hujan Salju" di Area Proyek
Busa tersebut ditimbulkan oleh cairan sejenis sabun yang gunanya sebagai agen atau pelicin untuk membantu melunakkan tanah selama proses pengeboran terowongan.
BNPB Minta Masyarakat Waspada karena Bencana Akan Bertambah
Sampai sejauh ini dampak bencana yang dihasilkan telah menyebabkan 166 jiwa meninggal dan hilang, 313 jiwa luka-luka, dan 1.036.362 jiwa menderita dan mengungsi.
Ahok dan Kubu Anies Saling Klaim Soal Perumusan RPJMD
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengemukakan pendapat yang berbeda dari Ahok. Dia menyebut, Ahok sudah tidak lagi memiliki hak untuk menyusun RPJMD tahun 2018-2022.
Perlu Ada Rekonsiliasi Antara Ahok dan Warga Pasar Ikan
Menurut Agus, rekonsiliasi itu sangat dibutuhkan karena sebelumnya Ahok menyatakan akan menggusur kembali rumah-rumah warga yang kembali didirikan warga Pasar Ikan di lokasi penggusuran.
Cak Budi, Bachtiar Natsir dan Jerat Pasal Penipuan
Akankah Cak Budi senasib dengan Bachtiar Natsir dan terjerat dalam pasal penipuan dan pencucian uang?
Relawan Warga Pasar Ikan Ajak Ahok Lakukan Rekonsiliasi
Dari catatan LBH Jakarta tahun 2015, 2016, tercatat telah terjadi 306 penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah total korban sebanyak 25.553 orang.
Warga Pasar Ikan Ajukan Desain Kampung Susun ke Pemprov DKI
Andesha mengaku, desain tersebut sebagai upayanya memperkuat posisi warga agar tidak hanya menolak penggusuran namun juga menawarkan sebuah proposal desain untuk bahan berdialog dengan pihak Pemprov.
Ratna Sarumpaet Ragukan Rencana Ahok Gusur Pasar Ikan Lagi
Aktivis Ratna Sarumpaet meragukan rencana Ahok menggusur Pasar Ikan. Ratna menilai Ahok tak cukup waktu mempersiapkannya.
Pemungutan Suara Ulang Akan Banyak Dilakukan di Papua
KPU akan melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah, salah satu yang terbanyak adalah di Provinsi Papua, tepatnya di Puncak Jaya, Tolikara, Yapen dan Maybrat.
KPU Bantah Anggapan Jika KPUD Hanya Bekerja 5 Tahun Sekali
Terkait adanya kritikan KPUD banyak menganggur dan hanya bekerja pada momen-momen tertentu, KPU menampik dan menyatakan anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.