auliyaumayna

Total deposito dari 17 orang itu mencapai Rp111 juta. Namun, belum diklarifikasi kapan para pegawai tersebut bermain judi online.

Dalam perkara ini, BWA dan NI diduga membuat kesepakatan untuk menaikkan atau mark up harga penawaran dari Rp52 miliar menjadi Rp74,9 miliar.

Menurut Tim Hukum PDIP, Rossa Purbo Bekti bersama 16 penyidik lainnya diduga telah melakukan gratifikasi hukum dengan menawarkan hidup layak pada kliennya. 

Tim hukum PDIP menilai, aksi penyidik KPK Rossa dalam menggeledah rumah kader PDIP, Donny Tri Istiqomah melanggar etik.

KPK sedang mendalami informasi terkait sejumlah pegawainya yang diduga terlibat dalam permainan judi online.

Jaksa KPK Mayer Simanjuntak menilai isi pleidoi eks Mentan SYL sudah membenarkan tindakan korupsinya di Kementerian Pertanian

SYL meminta maaf kepada Surya Paloh dan berterima kasih kepada Jokowi, Wapres Maruf, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Curiga dijadikan target proses hukum, SYL mengatakan dirinya berada di partai yang kerap bertentangan dengan keinginan pemegang kekuasaan.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta hakim memvonis bebas karena tidak pernah melakukan korupsi sesuai tuntutan jaksa.

Kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen, menuturkan kliennya sudah menyiapkan 2.000 halaman pleidoi untuk dibacakan.

KPK sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi baru.

Menurut Juru Bicara KPK, tindak korupsi pada enam juta paket bansos tersebut dengan mengurangi kualitas isinya, berasal dari tiga tahap pembagian bansos.

Total uang yang diberikan Imran Jakub (Kadis Dikbud Maluku Utara) kepada Abdul Ghani Kasuba (Gubernur Maluku Utara) lebih dari Rp102 miliar. 

Aries HB merupakan salah satu terpidana dalam kasus suap 16 paket proyek jalan di Muara Enim.

Banyak spekulasi yang mengatakan ada unsur politis dalam putusan Hakim MA. Namun, KY hanya akan fokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik.

Usai diperiksa KPK, Dahlan Iskan menyebut tak pernah membahas soal LNG dengan Mantan Dirut PT Pertamina yang merupakan terdakwa dalam perkara ini.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyebut dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp300 miliar.

Ghufron menuturkan korupsi pengadaan tanah di sejumlah daerah sering terjadi.

Meski sampai saat ini seleksi calon Pimpinan dan Dewas Pengawas KPK masih sepi, Nurul Ghufron yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada KPK.   

Menurutnya, pegawai dengan status ganda harus tunduk pada pimpinan KPK. Tapi, mereka memiliki kepentingan pribadi untuk loyal ke atasan di instansi asalnya.