Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
auliyaumayna
auliyaumayna
Indeks Tulisan
Hukum
Senin, 19 Agt
MA Tolak Uji Materiil Nurul Ghufron soal Perdewas Kode Etik
Ketua majelis hakim, Hakim Agung Irfan Fachruddin, bersama dua hakim agung lain menolak gugatan Nurul Ghufron dengan nomor 26 P/HUM/2024.
Politik
Senin, 19 Agt
Dilantik Jadi Menkumham, Supratman Punya Harta Kekayaan Rp18,4 M
Supratman Andi Agtas tercatat memiliki sejumlah bidang tanah & bangunan yang berada di beberapa wilayah, seperti Palu, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tolitoli.
Sosial budaya
Senin, 19 Agt
ATR Catat 236 Bidang Tanah di Nusakambangan Sudah Disertifikasi
Aset Kemenkumham yang berhasil disertifikasi tersebut mencakup 236 bidang tanah di Nusakambangan.
Politik
Senin, 19 Agt
Dilantik Jadi Menteri ESDM, Bahlil Punya Kekayaan Rp310 Miliar
Berdasarkan LHKPN, Bahlil tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp310 miliar tanpa catatan utang.
Politik
Senin, 19 Agt
Yasonna: Supratman Andi Agtas Mampu Pimpin Kemenkumham
Suparatman sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Politik
Senin, 19 Agt
Cerita Yasonna Sempat Bertemu Jokowi Sehari Sebelum Direshuffle
Jabatan Yasonna sebagai Menkumham telah digantikan oleh politikus Partai Gerindra, Supartman Andi.
Hukum
Jumat, 16 Agt
Usut Dugaan Korupsi X-Ray di Kementan, KPK Tetapkan Tersangka
KPK belum bisa menginformasikan apakah kasus ini berkaitan dengan perkara SYL atau tidak.
Hukum
Jumat, 16 Agt
KTP-nya Dicatut, Mantan Pegawai KPK akan Lapor Polisi
Aulia Postiera minta KPU dan Polri melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran tersebut.
Hukum
Jumat, 16 Agt
Ahli Hukum Sayangkan Pidato Jokowi Tak Singgung Penegakan HAM
Padahal, penegakan HAM merupakan salah satu poin dalam Nawacita yang dijanjikan pemerintahan Jokowi.
Politik
Jumat, 16 Agt
Puan: DPR RI Sahkan 126 Undang-Undang selama Periode 2019-2024
Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan, ke-126 undang-undang yang selesai dibahas oleh alat kelengkapan dewan bersama pemerintah.
Politik
Jumat, 16 Agt
Projo soal Jokowi Ingin Rebut PDIP: Megawati Terlalu Paranoid
Panel mengatakan, tuduhan pengambilalihan PDIP yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak masuk akal.
Politik
Jumat, 16 Agt
Puan Singgung Etika Politik: Siap Bertanding, Siap Bersanding
Puan mengatakan, siapa pun yang mengikuti kontestasi Pemilu harus memiliki etika siap menang dan kalah.
Politik
Jumat, 16 Agt
Pesan Jokowi ke Prabowo soal Tongkat Estafet Kepemimpinan
Jokowi juga mendoakan Prabowo agar diberikan kemudahan dalam memimpin pemerintahan Indonesia, pada periode mendatang.
Politik
Jumat, 16 Agt
Puan Maharani: Negara Jangan Menunggu 'No Viral No Justice'
“Kehadiran negara jangan menunggu ‘No Justice No Viral’ kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Puan.
Politik
Jumat, 16 Agt
Ketua MPR: IKN Halaman Kosong yang Siap Dituliskan Sejarah
Bambang menyebut IKN merupakan halaman kosong dalam buku yang siap untuk ditulis dengan sejarah.
Politik
Kamis, 15 Agt
Jokowi Sering Dituding Negatif, Stafsus: Presiden Fokus Bekerja
Menurut Juri, itu adalah upaya rekayasa yang sistematis untuk merusak kepercayaan terhadap kepemimpinan Jokowi.
Hukum
Kamis, 15 Agt
Albertina Ho Minta Pansel Periksa Rekam Jejak Para Capim KPK
Albertina Ho berharap Pansel Capim KPK tidak meloloskan orang yang bermasalah.
Hukum
Kamis, 15 Agt
Fify Mulyani Jadi Saksi Lagi di Sidang TPPU Gazalba Saleh
JPU KPK menghadirkan lagi Fify Mulyani untuk menelusuri aliran TPPU dari Gazalba Saleh.
Hukum
Kamis, 15 Agt
Alasan Gazalba Jawab Sering Transfer Ayah Fify Mulyani: Sedekah
JPU mengungkapkan Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh, sering mengirim uang kepada Fauzi, yang merupakan ayah dari Fify Mulyani.
Hukum
Kamis, 15 Agt
KPK Pastikan Tak Ada Kerugian Negara di Korupsi Pemkot Semarang
Tindak pidana korupsi di Pemkot Semarang terkait dengan suap, gratifikasi dan pemerasan sehingga tak ada kerugian negara.
Sebelumnya
Selanjutnya