Alfian Putra Abdi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berang dituding bergaya hidup mewah oleh ICW.

Pertamina akan menarik tabung gas 12 kg (biru) dan hanya memasarkan tabung pink (Bright Gas). 

UU Cipta Kerja masih mencantumkan kata cacat. Selain bertolak belakang dengan peraturan lama, ini juga merugikan para penyandang disabilitas.

KPK menyatakan tidak melibatkan Dewan Pengawas dalam pembahasan pengadaan mobil dinas pimpinan dan pejabat KPK.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Massa aksi Kamisan Aliansi Pro Demokrasi di Makassar, Sulawesi Selatan diintimidasi ormas dan demonstran ditangkap polisi.

Wacana pemberian mobil dinas untuk ketua, wakil ketua dan dewan pengawas KPK dinilai tidak etis dan ditolak Dewas KPK.

KPK telah melimpahkan berkas perkara eks Sekretaris MA Nurhadi dan mantunya Rizkie Herbiyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak WALHI baru menyadari saat akan membuka acara siaran 40 jam dalam rangka hari jadi ke-40 pada pukul 12.00, Rabu (14/10/2020).

Jokowi dan Ma'ruf bilang masyarakat yang berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja termakan hoaks. Padahal ini adalah akumulasi dari kekecewaan publik.

Ketua MDMC menyebut keempat relawan ditabrak sepeda motor, dipukul menggunakan tongkat dan ditendang oleh polisi.

Djoko Tjanda didakwa dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP.

Kemdikbud mengimbau mahasiswa tidak demonstrasi menolak UU Ciptaker. Kebijakan ini tak selaras dengan merdeka belajar--program Kemdikbud sendiri.

UU Cipta Kerja dianggap melanggengkan kesenjangan pendidikan karena memungkinkan pendirian sekolah mahal dan elite.

Pandemi semestinya membuat orang lebih bisa bersolidaritas. Tapi ternyata masih ada saja yang melakukan tindakan-tindakan intoleran.

Polisi tak lagi menghormati kampus. Mereka masuk ke kampus dan merusak properti--sesuatu yang bahkan jarang terjadi di era Orde Baru.

AJI Jakarta dan LBH Pers mencatat ada 8 jurnalis yang jadi korban kekerasan polisi saat meliput aksi penolakan UU Ciptaker pada 8 Oktober 2020.

Kontras menilai tindakan polisi seperti aksi reformasi dikorupsi pada 2019: melabeli massa sebagai perusuh, meski aksi berjalan damai. 

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin meminta Menkoperek Airlangga Hartarto untuk tidak melontarkan tudingan menyoal demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Polisi didesak menahan diri dan bersikap humanis menangani demonstran di berbagai daerah yang menolak omnibus law.