Fransiskus Adryanto Pratama

Fransiskus Adryanto Pratama

Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.

LinkedIn

Indeks Tulisan

AJI: Ide DPR Tiadakan Doorstop di KPK Ancam Kebebasan Pers
Hukum
Kamis, 21 Nov 2024

AJI: Ide DPR Tiadakan Doorstop di KPK Ancam Kebebasan Pers

Manurut AJI, usulan Habiburokhman itu tak patut dan tepat dilakukan seorang legislator.
Heru Kreshna Tidak Setuju KPK Pajang Tersangka Kasus Korupsi
Hukum
Kamis, 21 Nov 2024

Heru Kreshna Tidak Setuju KPK Pajang Tersangka Kasus Korupsi

Heru Kreshna Reza mengaku tak setuju KPK memajang tersangka saat pengumuman penetapan tersangka kasus rasuah.
Cadewas KPK Hamdi: Pelanggaran Etik Firli Tidak Bisa Dimaafkan
Hukum
Kamis, 21 Nov 2024

Cadewas KPK Hamdi: Pelanggaran Etik Firli Tidak Bisa Dimaafkan

Hamdi Hassyarbaini mengatakan, kasus pelanggaran etik yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri tak bisa dimaafkan.
Ide Johanis Tanak Hapus OTT Berbahaya bagi Pemberantasan Korupsi
Hukum
Kamis, 21 Nov 2024

Ide Johanis Tanak Hapus OTT Berbahaya bagi Pemberantasan Korupsi

Ide Johanis Tanak menghapus OTT dianggap sebagai upaya untuk memikat hati Komisi III DPR RI dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.
DPR akan Gabung Tiga UU terkait Pemilu Jadi Omnibus Law
Politik
Kamis, 21 Nov 2024

DPR akan Gabung Tiga UU terkait Pemilu Jadi Omnibus Law

Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.
Habiburokhman Usul Pimpinan & Dewas KPK Hilangkan Sesi Doorstop
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Habiburokhman Usul Pimpinan & Dewas KPK Hilangkan Sesi Doorstop

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.
Benny Mamoto Nilai Pengawasan oleh Dewas KPK Belum Optimal
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Benny Mamoto Nilai Pengawasan oleh Dewas KPK Belum Optimal

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.
Cadewas Benny Mamoto Minta OTT KPK Diatur di Undang-Undang
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Cadewas Benny Mamoto Minta OTT KPK Diatur di Undang-Undang

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.
Cadewas KPK Sebut Ada Penyidik Cari Untung saat Penggeledahan
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Cadewas KPK Sebut Ada Penyidik Cari Untung saat Penggeledahan

Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.
Komeng Bacakan Laporan Hasil Reses di Dapil Jabar ala Presenter
Politik
Rabu, 20 Nov 2024

Komeng Bacakan Laporan Hasil Reses di Dapil Jabar ala Presenter

Meski telah menjadi anggota DPD RI, Komeng seolah tak bisa melepaskan karakternya sebagai komedian. Akhirnya apa yang dia katakan kerap dianggap lelucon.  
AJI Kritik Aturan Wajib Jas saat Rapat Paripurna DPR
Politik
Selasa, 19 Nov 2024

AJI Kritik Aturan Wajib Jas saat Rapat Paripurna DPR

Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.
Desk Pilkada Kemendagri Terima Ratusan Aduan soal Netralitas ASN
Politik
Selasa, 19 Nov 2024

Desk Pilkada Kemendagri Terima Ratusan Aduan soal Netralitas ASN

Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.
Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika Jadi Ketua KPK
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika Jadi Ketua KPK

Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.
Ida Ingin Benahi Internal KPK demi Pulihkan Kepercayaan Publik
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

Ida Ingin Benahi Internal KPK demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.
DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang

Revisi UU DKJ dilakukan agar tidak ada kekosongan hukum karena Keppres pemindahan ibu kota belum juga dikeluarkan oleh Prabowo.
Paripurna DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

Paripurna DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

DPR menyepakati 41 Rancangan RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025.
Ida Budhiati Ingin Pimpinan KPK Tetap Diproses Etik Meski Mundur
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

Ida Budhiati Ingin Pimpinan KPK Tetap Diproses Etik Meski Mundur

Menurut Ida, Dewas KPK sejatinya masih tetap bisa memeriksa pimpinan yang mengundurkan diri buntut dugaan pelanggaran etik.
Baleg DPR Sepakati Revisi UU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna
Politik
Senin, 18 Nov 2024

Baleg DPR Sepakati Revisi UU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna

Rapat tersebut menyepakati penambahan 4 pasal dalam Revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.
Capim Fitroh Rohcahyanto Bilang Revisi UU Tak Ganggu Kinerja KPK
Hukum
Senin, 18 Nov 2024

Capim Fitroh Rohcahyanto Bilang Revisi UU Tak Ganggu Kinerja KPK

Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.
Poengky Indarti akan Buat KPK Ketat Awasi Pemerintahan Baru
Hukum
Senin, 18 Nov 2024

Poengky Indarti akan Buat KPK Ketat Awasi Pemerintahan Baru

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.