tirto.id - Aturan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah sudah memasuki tahap pembahasan dengan DPR terkait aturan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan aturan ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan besaran insentifnya juga akan ditentukan.
"Jadi dalam hal ini untuk finalisasi antar pemerintah sudah sampai pada titik yang hampir final sudah didesain angkanya nanti berapa," kata Sri Mulyani, di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Poin lainnya yang akan diatur dalam beleid ini yakni akan ditentukan siapa yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran dan menerima subsidi tersebut.
Sebelumnya, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, kendaraan ojol memang masuk ke dalam prioritas pemberian subsidi kendaraan listrik dari pemerintah. Jumlah target penerima subsidi kendaraan listrik nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan diutamakan untuk masyarakat yang membutuhkan termasuk ojol.
Insentif untuk pembelian motor listrik yang baru sebesar Rp8 juta, sedangkan insentif untuk motor konversi menjadi motor listrik sebesar Rp5 juta. Insentif diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.
Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, aturan subsidi kendaraan listrik akan segera diumumkan pada awal Februari mendatang. Insentif tersebut akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti akan diumumkan semua, nanti akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana," ungkap Menko Luhut dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, dikutip Jumat (26/1/2023).
Luhut mengatakan Indonesia telah siap dalam membangun ekosistem menuju transformasi KBLBB dengan telah dibangunnya proyek kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning, Kalimantan Utara.
"Ekosistem yang kita bangun ini sudah ada raw material-nya, refinery-nya, EV battery-nya semua sudah tersusun. Ini sudah berjalan dan Presiden akan ground-breaking tanggal 27 Februari 1.400 Megawatt dari 10.000 Megawatt di Sungai Kayan dan sekitarnya. Jadi ini one of the largest and greatest downstream industry akan ada di Tanah Kuning nanti," jelas Luhut.
Lebih lanjut, Luhut memaparkan dengan adanya industri hilir (downstream industry) membuat perekonomian Indonesia lebih berimbang antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Terlebih dulu ekonomi domestik masih banyak terpusat di Jawa dan Sumatera.
"Sekarang investasi 53 persen atau lebih sudah ada di Indonesia Timur. Pendidikan terbaik, Politeknik terbaik berada di Indonesia Timur. Di Davos, saya sudah sampaikan kita buat integrated project sehingga renewable energy di Sulawesi seperti wind, solar panel, hydro power, geothermal kita integrasikan mengurangi coal fire itu sebagai bagian dari JETP (Just Energy Transformation Project)," paparnya.
Luhut menyampaikan Indonesia akan terus memanfaatkan inisiatif pertumbuhan hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan menyambut baik kolaborasi dengan pemain global.
Selain itu, pasca suksesnya penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Jokowi telah memberikan arahan. Salah satunya segera menindaklanjuti dengan membentuk task force untuk finalisasi kesepakatan, ada 226 proyek multilateral dengan nilai 238 miliar dolar As dan 140 proyek bilateral dengan nilai 71,4 miliar dolar AS. Di samping itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan South-South Cooperation untuk mendongkrak investasi dan ekspor.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Maya Saputri
