tirto.id - Presiden Rusia Vladimir Putin menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry di Kremlin, Rusia untuk membicarakan kerja sama militer dan intelijen melawan kelompok bersenjata ISIS serta Al Qaeda di Suriah.
Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga jam dan pembicaraan mereka berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada Jumat waktu setempat.
Kerry menyampaikan tudingan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata terbatas oleh pemerintah Suriah yang didukung oleh Moskow. Kerry dan Putin juga membicarakan pentingnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok seperti ISIS dan Nusra Front, organisasi sayap Al Qaeda di Suriah.
Kerry "menekankan bahwa jika tidak ada langkah konkrit dalam jangka pendek, maka upaya diplomatik tidak bisa terus dilakukan," menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam pernyataan tertulis.
Sebelumnya pada Kamis, koran Washington Post merilis bocoran dokumen bahwa Kerry akan mengusulkan kerja sama pembagian informasi intelijen untuk mengidentifikasi target pemimpin, tempat pelatihan, garis suplai, dan kantor pusat Nusra Front.
Washington Post juga menulis bahwa serangan terhadap target-target itu bisa dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Rusia dengan koordinasi yang diperluas.
Usulan kerja sama dalam dokumen itu merupakan perubahan politik luar negeri Amerika Serikat yang selama ini merupakan rival Rusia. Kedua negara mendukung faksi yang berbeda dalam perang di Suriah.
Kerry sendiri menolak berkomentar mengenai dokumen tersebut saat ditanya wartawan sebelum berangkat ke Moskow.
Sementara itu juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa dia tidak akan berkomentar sampai pejabat Rusia mendengar langsung dari Kerry.
Sejumlah pejabat di Amerika Serikat menyebut kunjungan Kerry sebagai ujian bagi niat Moskow menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Suriah untuk mengakhiri perang saudara secara damai.
Dalam rencana yang bocor ke media, Amerika Serikat dan Rusia akan membentuk kantor pusat terpisah dan satu kantor bersama untuk koordinasi--di mana para pejabat senior, pakar, dan personil intelejen kedua negara berkoordinasi merencanakan serangan.
Kantor bersama itulah yang akan memutuskan tanggal serangan dengan sasaran Nusra Front.
Usulan itu juga memberi kewenangan bagi Rusia menggunakan kekuatan udaranya untuk melindungi pasukan pemerintah dari serangan Nusra Front di wilayah tertentu--dengan persetujuan dari Amerika Serikat.
Seorang sumber dari pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak berhadap banyak meski upaya itu tetap harus dilakukan.
"Jika upaya ini tidak kami lakukan, maka semuanya akan hancur. Gencatan senjata terbatas akan berakhir dan hal itu tidak baik bagi Rusia, Amerika Serikat, seluruh dunia, dan paling penting rakyat Suriah," kata sumber tersebut.
Penulis: Rima Suliastini
Editor: Rima Suliastini
