Apa Saja Pencegahan Pelanggaran HAM?

tirto.id - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap orang sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat kodrati, universal dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

HAM merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, atau status sosial.

Jenis HAM mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan secara adil di mata hukum, dan hak menyatakan pendapat.

Pembahasan mengenai HAM menjadi topik yang sangat penting dalam konteks global sebab pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai apa itu pelanggaran HAM, bentuk pelanggaran HAM, dan upaya pencegahan pelanggaran HAM.

Apa Itu Pelanggaran HAM?

Pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma HAM yang diakui secara universal. Tindakan ini mencakup pelanggaran terhadap hak-hak dasar setiap individu yang dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Undang-Undang No.39 tahun 1999 di Indonesia menjelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang.

Pelanggaran HAM juga mencakup tindakan yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk konflik bersenjata, tindakan pemerintah, atau situasi krisis lainnya. Bentuk pelanggaran HAM mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Beberapa contoh pelanggaran HAM melibatkan tindakan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi tanpa proses hukum yang adil, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak politik dan sipil.

Bentuk Pelanggaran HAM

Berdasarkan konsep pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk memahami bentuk-bentuk konkret dari pelanggaran tersebut.

Pelanggaran HAM seringkali muncul dalam dua bentuk utama, yaitu diskriminasi dan penyiksaan, yang secara signifikan memengaruhi hak-hak asasi manusia individu atau kelompok.

Dikutip dari Modul Pembelajaran SMA PPKn (2020) oleh Rizanur, berikut ini penjelasan mengenai bentuk pelanggaran HAM yang mencakup diskriminasi dan penyiksaan.

1. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Hal ini mencakup pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran HAM bentuk diskriminasi ini dilakukan berdasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan, serta politik.

Diskriminasi dapat berimbas pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif, di berbagai aspek kehidupan.

Dengan adanya diskriminasi, seseorang atau kelompok dapat mengalami ketidaksetaraan dalam mendapatkan hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia.

Diskriminasi juga dapat memicu tindakan diskriminatif dalam berbagai sektor kehidupan, menciptakan ketidakadilan yang merugikan korban.

2. Penyiksaan

Bentuk pelanggaran HAM lainnya adalah penyiksaan, mencakup perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang signifikan.

Bentuk penyiksaan ini dapat dilakukan secara jasmani maupun rohani. Tujuan dari penyiksaan ini seringkali adalah untuk memperoleh pengakuan dari korban atau pihak ketiga.

Penyiksaan tidak hanya melanggar hak atas kebebasan dari rasa sakit atau perlakuan kejam, tetapi juga melanggar hak atas integritas fisik dan mental seseorang. Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin perlindungan terhadap setiap individu dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Upaya pencegahan pelanggaran HAM melibatkan serangkaian tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah.

Pada dasarnya, penting untuk menciptakan perilaku dukungan terhadap upaya pencegahan pelanggaran HAM di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan tingkat nasional.

Dengan demikian, semua pihak dapat bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia.

Dengan implementasi upaya pencegahan dan penanganan kasus secara efektif, diharapkan Indonesia dapat mengurangi insiden pelanggaran HAM dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.

Dirangkum dari E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Lilik M terbitan Kemdikbud, berikut ini sejumlah cara mencegah pelanggaran HAM.

1. Penegakan hukum

Upaya pencegahan dimulai dengan penegakan hukum yang bertujuan melindungi dan memperjuangkan hak-hak manusia. Penegak hukum harus memberikan pelayanan yang adil dan berkeadilan kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap setiap individu.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Cara mencegah pelanggaran HAM ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyaluran sosial. Dengan meningkatkan akses masyarakat ke berbagai layanan dan fasilitas, diharapkan pelanggaran HAM dapat diminimalisir.

3. Pengawasan masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM. Dengan memberikan laporan atas kejahatan yang terjadi, masyarakat berperan dalam mengatasi pelanggaran HAM di lingkungan tempat tinggal mereka.

4. Pendidikan HAM

Pendidikan HAM perlu disebarkan di berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dengan memahami prinsip-prinsip HAM, masyarakat dapat lebih efektif melindungi dan memperjuangkan hak-hak manusia.

5. Kerja sama antarpihak

Kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya bersama ini dapat menciptakan sinergi dalam mencegah pelanggaran HAM dan memperjuangkan hak-hak manusia.

6. Upaya kuratif

Selain upaya pencegahan, ada juga upaya kuratif melalui penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Hal ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Pengadilan HAM, Jaksa Agung, Komisi Nasional HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga-lembaga peradilan.