tirto.id - Banding adalah salah satu jenis upaya hukum. Upaya hukum merupakan usaha yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hukum.
Banding termasuk dalam Upaya Hukum Biasa, begitu juga dengan Kasasi dan Verzet. Banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri, demikian dilansir laman JDIH Kepri.
Pengajuan banding ini dilakukan apabila pihak tertentu merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Jika banding telah diajukan, maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
Banding untuk daerah Jawa dan Madura awalnya diatur dalam pasal 188 sampai 194 HIR yang kemudian diganti dengan UU Bo.20/1947, sementara untuk daerah di luar Jawa dan Madura, banding diatur dalam pasal 199 sampai 205 RBg.
Pengajuan banding hanya bisa dilakukan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan bila salah satu pihak tidak hadir.
Jika jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka permohonan banding akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Tahapan dan Prosedur Permohonan Banding
Tahapan dan prosedur permohonan banding adalah sebagai berikut:
1. Dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.
Perbedaan Banding dan Kasasi
Salah satu perbedaan antara banding dan kasasi adalah pada pemeriksaan ulang terhadap perkara.
Banding diajukan ketika para pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dan ingin meminta pemeriksaan ulang terhadap perkara, sementara kasasi diajukan ketika para pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi dan ingin melakukan pemeriksaan seluruh putusan hakim yang mengenai hukum dan tidak dilakukan pemeriksaan ulang.
Upaya hukum kasasi adalah hal terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat terakhir dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung.
Jika kasasi terhadap putusan pengadilan itu diterima oleh Mahkamah Agung, artinya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.
Penulis: Muhammad Iqbal Iskandar
Editor: Yulaika Ramadhani
