tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab pandangan-pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 dalam rapat paripurna hari ini.
Jawaban itu ia sampaikan dengan membacakan naskah pidato sepanjang dua puluh halaman di hadapan para anggota dewan.
Tak lama setelah pidato itu selesai, anggota Fraksi Golkar, Ramli, langsung menginterupsi pidato yang disampaikan Anies. Saat itu, Anies masih berada di podium dan belum kembali ke kursinya yang bersebelahan dengan wakil gubernur DKI Sandiaga Uno.
Namun, pimpinan rapat paripurna, Abraham Lunggana (Haji Lulung), tak langsung memberikan kesempatan pada Ramli untuk berbicara. Ia mempersilahkan Anies untuk kembali duduk terlebih dahulu ke kursinya.
Dalam kesempatan itu, Ramli mengkritik tiga hal sekaligus, antara lain OK-OTRIP, akses air bersih di Jakarta Utara dan pembangunan di Kecamatan Cilincing.
Soal OK-OTRIP, menurut Romli, armada yang disiapkan Pemprov DKI masih terlalu sedikit dan tak efektif mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum massal. Selain itu, kata dia, OK-OTRIP juga belum bisa menjadi alternatif warga yang selama ini menggunakan angkutan umum.
"Sekarang baru di bawah 100 (armada) sehingga diperlukan percepatan agar masyarakat Jakarta bisa dapat dilayani OK-OTRIP," ujar Romli.
Ia juga menyampaikan bahwa warga di kampung-kampung wilayah Jakarta Utara hingga saat ini masih banyak yang belum menikmati akses air bersih yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PAM Jaya.
Sehingga, warga harus membayar mahal untuk mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. "Air sudah masuk, tapi pada saat disalurkan kepada pemakai, itu melalui sub-sub yaitu master Pam. Sehingga sesungguhnya mereka harus bayar Rp5.000-6.000, mereka bayar Rp17 ribu per meter kubik," ujar Romli.
Ia juga geram lantaran pembangunan di Kecamaran Cilincing selalu tak masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Padahal, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), warga selalu mengusulkan program-program pembangunan. Ia menyebut, misalnya, pembangunan jalan di RW 11 kelurahan Semper Timur.
"Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Wagub [Sandiaga] secara lisan. Tetapi di laporan tertulis ini Bapak [Anies] tidak jawab. Saya takut Bapak nanti lupa lagi. RW 11 sudah pernah dikunjungi Bapak Wagub. Satu RW itu terdiri dari 3600 KK. Pak Walikota Jakut sudah mengunjungi RW 10 Cilincing, RW 11 Semper Timur, tapi dalam Musrenbang tidak masuk," imbuhnya.
Usai kritik itu disampaikan, Haji Lulung selaku Pimpinan Rapat langsung menanggapi bahwa jawaban atas kritik itu akan disampaikan secara tertulis oleh Pemprov pada kesempatan lain. Setelah itu, palu sidang langsung diketuk tiga kali sebagai tanda berakhirnya rapat paripurna.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
