tirto.id - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan alternatif untuk pedagang yang belum menerima kartu vaksin sebagai syarat berkegiatan di Ibu Kota, termasuk berniaga.
Pasalnya, sejauh ini IKAPPI melihat tidak adanya alternatif pengganti kartu vaksin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk para pedagang yang akan berkegiatan di pasar.
Pedagang yang dirugikan adalah yang belum bisa menerima vaksinasi karena kondisi tertentu. Misalnya jika ada penyintas Covid yang harus berhenti berjualan karena harus menunggu waktu tiga bulan untuk menerima vaksinasi.
Lalu pedagang yang tidak bisa divaksin karena memiliki penyakit, tensi tinggi, dan lain sebagainya maka tidak bisa di vaksin dan otomatis tidak bisa berjualan karena tK ada pengganti kartu vaksin yang disediakan oleh pemerintah.
"Seharusnya pemerintah menyiapkan kartu tambahan selain kartu vaksin itu bagi mereka yang dinyatakan tidak bisa divaksinasi," kata Kabid Infokom DPP IKAPPI, Muhammad Ainun Najin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/7/2021).
DPP IKAPPI menyayangkan terburu-burunya Pemprov DKI membuat kebijakan masuk ke pasar wajib menggunakan kartu vaksin. Menurutnya, hal tersebut dirasa berlebihan jika melihat fakta di lapangan Pemprov DKI belum melakukan beberapa hal.
Misalnya seperti sosialisasi dan edukasi untuk pedagang pasar tentang vaksin dan bagaimana pentingnya herd immunity di pasar tradisional.
Akses vaksinasi yang sangat minim dan kurang menyeluruh di pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta. Saat ini DKI punya 154 pasar tradisional di bawah naungan PD. Pasar Jaya.
IKAPPI pun mendorong vaksinasi dilakukan langsung di dalam pasar karena pedagang cukup sulit untuk para pedagang meninggalkan barang dagangannya menuju sentra-sentra vaksinasi yang cukup jauh jaraknya dari pasar tradisional.
"Mengapa demikian, karena pedagang untuk bertahan hidup saja sudah sulit apalagi untuk transport ke sentra vaksinasi dan meninggalkan barang dagangannya untuk vaksin. Di khawatirkan mereka tidak mampu berjualan karena 1 hari yang harusnya ada perputaran uang," ucapnya.
Selain itu, IKAPPI juga melihat bahwa pelaksanaan syarat untuk masuk pasar bagi pengunjung dan pedagang itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, justru akan menimbulkan kerumunan baru di pasar.
Mengingat masing-masing pasar hanya memiliki petugas pengawasan yang terbatas. Apalagi jika pedagang dan pembeli berduyun-duyun masuk pasar harus menunjukan kartu vaksin, butuh waktu yang cukup lama dan akan menimbulkan kerumunan di pintu masuk pasar.
"Kecuali sudah disiapkan teknologi yang memang mempermudah screening kartu vaksin tersebut," tuturnya.
IKAPPI berharap kebijakan kartu vaksin yang di lakukan oleh Pemprov DKI tidak saklek di lakukan di pasar-pasar tradisional di Jakarta.
Sehingga sejumlah pihak terkait bisa berbenah dan evaluasi bersama. IKAPPI sendiri sudah membantu Pemprov DKI melakukan vaksinasi di beberapa pasar di DKI Jakarta: Pasar Ciracas; Pasar Cibubur; Pasar Cijantung; Pasar Tanah Abang 3 hari berturut-turut; Pasar Klender ss; dan Pasar Pramuka.
"Upaya IKAPPI ini untuk mendorong percepatan program vaksinasi bisa dilakukan di pasar-pasar di DKI Jakarta dan memperkuat keyakinan pedagang, jika imun tinggi maka pasar akan aman untuk dikunjungi," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
