tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah segera membenahi data pangan mereka menyusul peringatan krisis pangan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) yang diperkirakan akan terjadi akibat COVID-19.
Jokowi mengatakan data ini diperlukan agar tiap kepala daerah dapat memantau ketersediaan pangan di daerahnya masing-masing.
“Dalam hal ketersediaan pangan saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Ketersediaan data paling penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).
Jokowi menjelaskan bila data yang akurat tersedia, pemerintah daerah dapat langsung mengetahui wilayah mana saja yang kekurangan pangan. Dengan demikian masalah itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat.
Ia meminta agar setiap terjadi ada gejolak harga di daerah, hal itu bisa cepat diatasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Di sisi lain keputusan yang diambil juga diyakini bisa tepat sasaran karena berbasis data.
Ia membandingkan dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dimiliki pemerintah pusat. Ia lantas meminta pemerintah daerah mengembangkan versi mereka masing-masing di daerah.
“Untuk daerah saya berharap dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah buat neraca pangan daerah yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa kita cepat dapat atasi,” ucap Jokowi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
