Menuju konten utama

Amnesty soal Petisi Bulaksumur: Ingatkan Jokowi akan Demokrasi

Amnesty International Indonesia menilai 'Petisi Bulaksumur' itu menjadi pukulan yang telak dari almamater Jokowi.

Amnesty soal Petisi Bulaksumur: Ingatkan Jokowi akan Demokrasi
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan keterangan terkait tindakan tim terpadu inisiasi Kemenko Polhukam atas deklarasi damai terhadap kasus pelanggaran HAM berat Talangsari 1989 di gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (4/3/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

tirto.id - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kritikan Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat Petisi Bulaksumur menunjukkan peringatan dari orang terdekat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usman, mengatakan peringatan itu agar Jokowi kembali ke koridor demokrasi dan prinsip moral.

"Saya kira isi Petisi Bulaksumur itu, mencerminkan suara pandangan yang berasal dari titik terdekat Jokowi untuk mengingatkan Jokowi akan cita-cita demokrasi dan berbagai prinsip moral di dalam demokrasi pembela keadilan, agenda kerakyatan konstitusi dan seterusnya," kata Usman saat dihubungi Tirto, Kamis (1/2/2024).

Usman menjelaskan, petisi itu menjadi pukulan yang telak dari almamater Jokowi. Tidak hanya itu, dia juga sepakat dengan petisi tersebut karena penyelenggara negara telah dilakukan keluar dari jalur demokrasi. Sementara itu, dia juga menilai kekuasaan telah begitu tidak terkontrol lagi oleh nilai-nilai etika dan moral di dalam demokrasi.

"Kalau sebelumnya kita lihat kekuasaan melemahkan kelembagaan demokrasi seperti oposisi di parlemen, kemudian pengawasan yudisial yang juga jadi lemah terutama kasus MK," tutur Usman Hamid.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro, membacakan 'Petisi Bulaksumur' yang berisikan pernyataan atas dinamika politik Indonesia. Koentjoro bersama guru-guru besar UGM lainnya mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah menyimpang dari aturan proses penyelenggaraan negara.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan isi 'Petisi Bulaksumur' di UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Dalam petisi tersebut, disebutkan seluruh 'dosa' politik Jokowi dalam berdemokrasi. Dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga dugaan pelanggaran netralitas jelang Pemilu 2024.

Dia mengingatkan dengan janji setia terhadap almamaternya yaitu UGM. Menurutnya, seorang alumni UGM harus berjanji untuk berbakti pada Indonesia.

Para sivitas akademika UGM juga meminta Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk 'taubat' dan kembali ke koridor demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga artikel terkait PETISI BULAKSUMUR UGM atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - News
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin