tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit berkomentar soal munculnya berbagai gerakan petisi kampus tentang pemerintahannya. Ia menilai hal tersebut sebagai hak demokrasi berbagai pihak untuk berpendapat.
Hal ini tidak lepas dari gerakan sejumlah akademisi seperti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi dan meminta pemerintahan Jokowi kembali sesuai konstitusi.
"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," kata Jokowi usai menghadiri Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, juga mengatakan bahwa Jokowi menghormati segala bentuk pendapat, seruan dan petisi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan "freedom of speech" adalah hak demokrasi," kata Ari dalam keterangan, Jumat (2/1/2024).
Ari mengatakan, kritik adalah vitamin untuk melakukan perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia pun menilai perbedaan pendapat, perspektif, pilihan politik adalah hal wajar dalam demokrasi, apalagi di tahun politik. Ari mengaku ada upaya pembangunan narasi politik demi kepentingan pemilu.
"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," kata Ari.
Ari menegaskan, Jokowi akan tetap menjalankan demokrasi sesuai nilai Pancasila dan konstitusi.
"Presiden tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi," kata Ari.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro membacakan 'Petisi Bulaksumur' yang berisikan pernyataan atas dinamika politik Indonesia.
Koentjoro bersama guru-guru besar UGM lainnya mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyimpang dari aturan proses penyelenggaraan negara.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan isi 'Petisi Bulaksumur' di UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Selain itu, civitas academika Universitas Islam Indonesia menyatakan sikap terkait kondisi perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2024 yang dirasa mengkhawatirkan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII, Fathul Wahid, pada Kamis (1/2/2024), UII menilai Presiden Joko Widodo telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang buruk.
"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ujar Fathul Wahid ketika membacakan sikap UII.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
