tirto.id - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membiarkan publik menilai sendiri terkait banyaknya tokoh akademisi mengkritik kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Biar rakyat yang menilai. Rakyat yang akan menentukan pilihannya untuk tanggal 14 Februari," kata Puan di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).
Pada kesempatan yang sama, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kritik akademisi adalah simbol agar pemerintah tidak memainkan demokrasi, apalagi jelang Pemilu 2024.
"Biarkan demokrasi berjalan secara luber, secara jurdil, dan jangan diintervensi dengan power apapun. Pertaruhan kita akan mahal," jelas Ganjar.
Kata Ganjar, melalui petisi yang digaungkan para guru besar, secara tak langsung menjadi peringatan bagi pemerintah dan semua pihak untuk tak bermain dengan demokrasi.
"Demokrasi akan berjalan mundur dan itu diperingatkan oleh para ilmuwan. Mudah-mudahan ini jadi peringatan buat kita semua," kata Ganjar.
Sejumlah akademisi mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Mereka menilai Jokowi sudah melenceng dari konstitusi. Sejumlah akademisi yang mengritik berasal dari UGM, UII, UI, Universitas Andalas dan Universitas Hasanudin dan kampus-kampus lain.
Jokowi sendiri dengan santai menanggapi kritik tersebut dengan menghormati dan mempersilakan semua pihak bersuara.
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana pun menyilakan ujaran akademisi sebagai demokrasi berpendapat. Dia menjelaskan, kritik dan petisi dari para akademisi merupakan vitamin untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Hal itu pun dipersilakan karena merupakan pendapat yang wajar.
"Apalagi kita bicara kritik, yang mengkritik itu diibaratkan sebagai vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi di saat yang bersamaan kita harus menghargai, menghormati perbedaan berpendapat. Perbedaan perspektif, perbedaan pandangan politik itu adalah suatu yang wajar dalam demokrasi," ujar Ari di Gedung Setneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Lebih lanjut Ari menegaskan, tak dipungkiri di tahun politik ini berbagai penggiringan opini publik kerap terjadi. Kendati demikian, dia mengingatkan agar penggiringan opini publik disertai dengan perdebatan sehat dan dialog substantif.
"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," tutur Ari.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
