Menuju konten utama

Istana Menjawab Seruan Kritik Akademisi ke Presiden Jokowi

Ari Dwipayana menjelaskan terkait ramai-ramai akademisi mengkritik Jokowi termasuk wajar dalam berdemokrasi.

Istana Menjawab Seruan Kritik Akademisi ke Presiden Jokowi
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan keterangan pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa.

tirto.id - Pihak Istana menanggapi berbagai petisi dan kritik dari akademisi berbagai universitas atas netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. Seruan akademisi dan kritik tersebut mendesak Jokowi menjadi pemimpin yang menunjukkan sikap kenegarawanan demi menjaga demokrasi di Indonesia.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Jokowi tetap memegang teguh sikap kenegarawanan itu.

"Komitmen presiden adalah patuh dan setia pada nilai-nilai demokrasi dan koridor Pancasila," kata Ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Dia menjelaskan, kritik dan petisi dari para akademisi merupakan vitamin untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Hal itu pun dipersilakan karena merupakan pendapat yang wajar.

"Apalagi kita bicara kritik, yang mengkritik itu diibaratkan sebagai vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi di saat yang bersamaan kita harus menghargai, menghormati perbedaan berpendapat. Perbedaan perspektif, perbedaan pandangan politik itu adalah suatu yang wajar dalam demokrasi," ujar Ari.

Lebih lanjut Ari menegaskan, tak dipungkiri di tahun politik ini berbagai penggiringan opini publik kerap terjadi. Kendati demikian, dia mengingatkan agar penggiringan opini publik disertai dengan perdebatan sehat dan dialog substantif.

"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," tutur Ari.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal muncul gerakan petisi kampus tentang pemerintahannya. Ia menilai hal tersebut sebagai hak demokrasi berbagai pihak untuk berpendapat.

Hal ini tidak lepas dari gerakan sejumlah akademisi seperti UGM dan UII yang mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi dan meminta pemerintahan Jokowi kembali sesuai konstitusi.

"Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," kata Jokowi usai menghadiri Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Baca juga artikel terkait JOKOWI atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Maya Saputri